ADVERTISEMENT

Suara Mahasiswa

BEM KM UGM Khawatir Aturan PSE Bisa Kembalikan Situasi Seperti Era Orba

Danu Damarjati - detikNews
Senin, 01 Agu 2022 21:24 WIB
Ketua BEM KM UGM, Muhammad Khalid (Dok Muhammad Khalid)
Ketua BEM KM UGM, Muhammad Khalid (Dok Muhammad Khalid)
Jakarta -

Aturan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) membuat geger warganet. Sejumlah PSE bahkan diblokir karena belum mendaftar PSE. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM) khawatir aturan PSE ini bisa mengembalikan kontrol eksesif negara terhadap privasi masyarakatnya seperti era Orde Baru. Apa yang mendasari kekhawatiran itu?

"Takutnya nih ya, kok pola pengawasan dan pembatasannya malah kembali ke zaman Orde Baru, ya? Semuanya diawasi, dibatasi, dan wewenangnya absolut pada pemangku kekuasaan. Pokoknya Pemerintah harus berbenah dan jangan sampai semakin menggerus demokrasi!" kata Ketua BEM KM UGM, Muhammad Khalid, dalam keterangan tertulis, Senin (1/8/2022).

Semua pihak PSE yang hendak beroperasi di Indonesia diwajibkan mendaftar dan mematuhi aturan di Indonesia. Aturan itu adalah Peraturan Menkominfo 5 Tahun 2020. Dalam Permenkominfo itu, BEM KM UGM menyoroti pasal-pasal yang problematik yang bersifat 'karet', bisa ditafsirkan sesuai keinginan penguasa. Berikut adalah pasal-pasal yang menurut mereka 'karet'.

Pasal 21
(1) PSE Lingkup Privat wajib memberikan akses terhadap Sistem Elektronik dan/atau Data Elektronik kepada Kementerian atau Lembaga dalam rangka pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Penjelasan:
Luasnya lingkup pengawasan yang dimaksud memungkinkan celah penyalahgunaan wewenang oleh Pemerintah. Terlebih dengan belum adanya aturan mengenai Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk membatasi lingkup data yang dapat diakses, hak privasi pengguna menjadi sangat rentan.

Pasal 27
Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipenuhi oleh PSE Lingkup Privat dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak permintaan tersebut disampaikan oleh Narahubung Kementerian atau Lembaga.

Penjelasan:
Rentang waktu yang sangat sempit tidak memberikan waktu yang cukup bagi PSE Privat untuk menganalisis secara seksama apakah permintaan akses tersebut sudah sesuai dengan peraturan UU. Di saat yang sama, Permenkominfo 5/2020 ini berlaku sangat luas bagi seluruh PSE lingkup privat dengan berbagai skala usaha dan kapasitas.

Pasal 39
(1) PSE Lingkup Privat memberikan akses terhadap Sistem Elektronik yang diminta oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal permintaan tersebut disampaikan secara resmi kepada Narahubung PSE Lingkup Privat.

Penjelasan:
Tidak hanya untuk dalih pengawasan, akses hingga masuk ke dalam sistem dapat dilakukan oleh APH untuk kepentingan tertentu. Ditakutkan, akses yang diberikan justru disproporsional atau di luar kepentingan/kasus yang seharusnya dikerjakan.

Dalam hal ini, BEM KM UGM berharap pemerintah dapat menjamin privasi pengguna PSE. Keamanan adalah hal yang utama.

"Bukannya kita tidak mendukung aturan dan prosedur dalam rangka merapikan sistem digital yang sedang berkembang, tetapi juga harus detail dan diiringi jaminan keamanan bagi pengguna," kata Khalid.

Menurut BEM KM, Kemenkominfo terkesan terburu-buru dalam penegakan aturan. Kemenkominfo dinilainya tidak menyertai aksi cepatnya mengatur PSE dengan kesiapan infrastruktur dan pendampingan yang tepat dari Pemerintah.

"Blunder yang dilakukan oleh Kemenkominfo baru-baru ini bukan pertama kalinya, sekaligus mengungkap celah kebobrokan yang lebih besar pada substansi Permen Nomor 5/2020 lainnya," kata Wakil Ketua BEM Bidang Analisis dan Pergerakan, Aditya Halimawan.

Keterangan Kominfo sebelumnya

Soal potensi terbatasnya ruang berpendapat gara-gara aturan PSE terbaru, Kemenkominfo telah menjelaskan sebelumnya. Kominfo mengatakan sejauh ini netizen Indonesia dianggap sudah mendapatkan ruang untuk berpendapat yang cukup.

"Netizen kita masih bisa bebas, kok. Coba dibandingkan dengan negara lain," kata Semuel Abrijani Pangerapan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo pada Jumat (29/7/2022) silam, dalam acara konferensi pers.


"Indonesia kan memang negara yang demokratis. Lagi pula, netizen kita apa sih yang nggak bisa diomongin? Kami kalau ada masukan untuk pembenahan, kita terbuka," lanjutnya.

Menurut Kominfo, kesalahpahaman yang ada di masyarakat perlu diluruskan dengan adanya edukasi. Pihaknya mengaku terbuka atas segala masukan dan kritik, sembari dengan tangan terbuka mengajak pihak-pihak yang keberatan dengan regulasi PSE untuk duduk bersama mendiskusikan aturan tersebut.

Lihat juga Video: Aksi Lempar Botol Pipis ke Kantor Kominfo Batal Digelar, Ini Alasannya

[Gambas:Video 20detik]




(dnu/dnu)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT