Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta seluruh KPU provinsi, KIP Aceh, dan KPU kota/kabupaten melaporkan nama anggota yang diduga dicatut oleh partai politik (parpol). KPU mengatakan pengaduan dapat dilakukan melalui website info pemilu.
"KPU RI secara resmi meminta kepada KPU provinsi, KIP Aceh, KPU kabupaten/kota agar segera melaporkan apabila ada komisioner dan sekretariat yang namanya ada di dalam akun Sipol, padahal yang bersangkutan tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan kartu tanda anggota (KTA) parpol," kata komisioner KPU Idham Holik kepada wartawan, Sabtu (6/8/2022).
"Nanti kepada yang bersangkutan namanya ada di akun Sipol, selain yang bersangkutan melapor melalui mekanisme pengaduan yang ada di dalam website info pemilu. Mereka juga kami minta membuat surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai," sambungnya.
Idham mengatakan belum dapat memerinci jumlah anggota yang namanya dicatut saat ini. Namun, menurutnya, data tersebut terus bertambah.
"Saya belum merekap, tapi yang jelas terus bertambah ya," katanya.
Menurutnya, pencatutan nama tersebut membuat parpol tidak memenuhi syarat sebagai peserta pemilu. Meski begitu, pihaknya masih memberi kesempatan parpol untuk melengkapi keanggotaannya di masa perbaikan administrasi.
"Mengklarifikasi mereka selama proses verifikasi administrasi, verifikasi administrasi dokumen persyaratan parpol itu dilakukan mulai 2 Agustus sampai dengan 11 September 2022," katanya.
