ADVERTISEMENT

Tentang Interpelasi ke Wali Kota Depok Layu Sebelum Berkembang

Tim detikcom - detikNews
Sabtu, 06 Agu 2022 07:21 WIB
Gedung Balai Kota Depok
Balai Kota Depok (Nahda Rizki Utami/detikcom)
Jakarta -

Usulan hak interpelasi anggota DPRD Depok terhadap Wali Kota M Idris terkait program Kartu Depok Sejahtera (KDS) layu sebelum berkembang. Ini dikarenakan Dewan menarik lagi usulan itu.

Kabar usulan interpelasi itu dicabut disampaikan oleh anggota Komisi A DPRD Kota Depok Ikravany Hilman. Dia mengkonfirmasi bahwa usulan itu memang telah dicabut.

"Betul, usulannya dicabut. Karena tuntutannya semua sudah dipenuhi," kata Ikravany Hilman saat dimintai konfirmasi, Jumat (5/8/2022).

Usulan Interpelasi hingga Dicabut

Berikut tentang interpelasi ke Wali Kota Depok yang layu sebelum berkembang terkait Kartu Depok Sejahtera:

1. Mosi Tidak Percaya

Usulan ini mengemuka pada Mei lalu. Sebelum adanya usulan hak interpelasi ini, lebih dulu anggota Dewan menyampaikan mosi tidak percaya ke Pemkot Depok.

Ada 38 dari 55 anggota Dewan yang melayangkan mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya itu diajukan kepada Wali Kota Depok M Idris dan Wakil Wali Kota Imam Budi Hartono.

"Mosi tidak percaya kepada Pemerintah Kota, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota. Ini sedang kita susun bisa interpelasi atau angket," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok Ikravany Hilman saat dihubungi, Selasa (10/5).

Mosi tidak percaya ini muncul terkait Kartu Depok Sejahtera dan mutasi aparatur sipil negara (ASN). Hal itu diungkapkan oleh anggota Fraksi PKB-PSI, Babai Suhaimi.

"Kepada pemerintah, pelaksanaan program KDS dan mutasi ASN. Berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan Komisi D, termasuk juga anggota DPRD secara individu di luar anggota komisi, seperti saya. Mengetahui sendiri, ada kejanggalan dan ada tindakan tidak transparan serta mempolitisasi program KDS untuk kepentingan partai penguasa," ujar Babai Suhaimi.

Babai menuturkan dugaan pelaksanaan pemberian KDS yang tidak transparan. Selain itu, lanjut dia, jenis kartu yang diedarkan juga sarat akan muatan politis.

"Tidak transparan, contoh satu, di dalam pelaksanaan pemberian KDS itu kepada masyarakat tidak miskin. Kedua, bagi program rumah tidak layak huni itu ditunjuk koordinator lapangan. Satu kelurahan satu orang, tidak pernah dibicarakan oleh siapa pun, dalam hal ini DPRD Komisi D," ungkapnya.

"Jenis kartunya itu bermuatan politis, kartunya warna putih, kemudian ada kombinasi warna oranye dan bergambar Wali Kota. Nah, kita bandingkan dengan beberapa daerah yang telah mengeluarkan program sejenis, Jakartalah yang dekat. Tidak ada kartu itu bergambar Gubernur dan Wakil Gubernur," ujar Babai.

Usulan interpelasi pada halaman berikut.

Simak juga Video: Geger Beras Bansos Dikubur: Penyelidikan Disetop-Ancaman Hotman Paris

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT