PDIP Depok Klaim Punya Bukti Laporan soal Dugaan KDS Dipolitisasi

Dwi Rahmawati - detikNews
Rabu, 11 Mei 2022 22:11 WIB
Kartu Depok Sejahtera (KDS)
Kartu Depok Sejahtera (KDS) (Foto: dok. Istimewa)
Depok -

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Depok Hendrik Tangke Allo menyebut memiliki bukti laporan dugaan politisasi program Kartu Depok Sejahtera (KDS). Hendrik menilai program KDS tak tepat sasaran.

"Itu kan kata dia, kata orang miskin yang nggak dapat, nggak begitu," ujar Hendrik kepada wartawan di SDN Pancoranmas 3 Depok, Rabu (11/5/2022).

Hendrik mengaku memiliki laporan terkait dugaan KDS dipolitisasi. Namun Hendrik belum mau membuka bukti yang dimiliki.

"Oh iya, ada (laporan). Temuan itu kan nanti jadi alat bukti kita," sambungnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Depok ini juga menuding adanya penyalahgunaan kewenangan Wali Kota Depok Mohammad Idris. PDIP mendorong adanya interpelasi.

"KDS itu kan mencakup beberapa manfaat. Semua itu akan kita minta keterangan dari Wali Kota dugaan penyalahgunaan kewenangan, tidak tepat sasaran, tidak transparan, dan sebagainya," papar Hendrik.

"Semua ini kan dimunculkan bahasa mosi tidak percaya, tapi intinya itu adalah interpelasi. Nanti kita minta keterangan kepada Wali Kota. Bukan KDS saja, KDS satu judul tapi dalamnya banyak," sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono membantah ada politisasi dalam program KDS. Dia mengklaim penerima manfaat program KDS tak terkait partai politik.

"Nggak (terkait partai politik). Penerima bantuan kan semua warga. Syaratnya adalah miskin," kata Imam saat ditemui di gedung DPRD Depok, Selasa (10/5).

Imam sendiri menyebut KDS sebagai program tambahan. Dia menjelaskan program KDS dibuat untuk meng-cover Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos).

"Karena ini program tambahan saja. Kalau pusat kan ada PKH, itu Rp 200 ribuan. Bagi keluarga yang belum dapat PKH, itu kita tutupin dari KDS," sebutnya.

Lebih jauh Imam menuturkan pihaknya akan secara berkala mengevaluasi implementasi program KDS. Politikus PKS itu memastikan jika ada warga yang tak berhak menerima KDS, akan langsung dicoret dari daftar penerima manfaat.

"Kita evaluasi terus. Kalau nggak tepat, kita akan coret. Kita evaluasi supaya tepat sasaran," katanya.

(idn/idn)