ADVERTISEMENT

Usulan Hak Interpelasi DPRD terhadap Wali Kota Depok Dicabut

M Sholihin - detikNews
Jumat, 05 Agu 2022 14:10 WIB
Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok, Ikravani Hilman
Ikravany (Foto: dok. Istimewa/Foto diberikan oleh narasumber)
Jakarta -

Anggota DPRD Kota Depok mencabut usulan penggunaan hak interpelasi terhadap Wali Kota Depok Mohammad Idris terkait program Kartu Depok Sejahtera (KDS). Usulan dicabut karena permintaan DPRD Depok dinilai telah dipenuhi.

"Betul, usulannya dicabut. Karena tuntutannya semua sudah dipenuhi," kata anggota Komisi A DPRD Kota Depok Ikravany Hilman saat dimintai konfirmasi, Jumat (5/8/2022).

Ikravany mengatakan tuntutan yang telah dipenuhi ialah perbaikan data. Dia mengatakan data warga penerima KDS telah diperbarui.

"Seperti perbaikan data, itu kan memang bermasalah datanya, itu mereka juga mengakui dan sudah sepakat membuat satu indikator kemiskinan dengan 14 poin, untuk memvalidasi data warga miskin selama ini di Depok, warga Depok ini kan belum pernah di-update, sekarang untuk meng-update," ujar anggota DPRD dari Fraksi PDIP ini.

"Karena selama ini mencoba di-update tapi tidak ada panduan yang fix. Maka kita bikin panduan indikator kemiskinan yang kita sepakati dan sudah divalidasi," tambahnya.

Ikravany juga mengatakan ada perubahan warna menjadi putih dan tetap menggunakan logo Kota Depok serta foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok. Menurutnya, tak ada pelanggaran terkait hal itu.

"Iya desain juga diubah warnanya menjadi putih, sama logo. Tapi selama kartu baru belum keluar, akan digunakan kartu BJB terlebih dahulu. Tetapi, memang untuk foto Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan tetap ada, karena sebenarnya terkait foto itu tidak ada yang dilanggar," katanya.

Sebelumnya, 33 dari 50 anggota DPRD Depok mengajukan hak interpelasi terhadap Wali Kota Depok Mohammad Idris. Pengajuan usul penggunaan hak interpelasi disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ).

"Usulan interpelasi dibuat untuk meminta keterangan yang jelas dan terperinci dari Wali Kota Depok mengenai kejelasan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dari hulu sampai hilir, jelas, transparan, dan terperinci," ujar Igun Sumarno dalam rapat di gedung DPRD Depok, Selasa (17/5).

Igun mengatakan hak interpelasi dibuat untuk meminta keterangan terkait KDS. Dia mengatakan mekanisme penerapan bantuan sosial harus dilakukan secara transparan.

"Sebagai penutup, kami menyerukan kepada rapat paripurna Kota Depok untuk menyetujui penggunaan hak interpelasi kepada Wali Kota Depok terhadap program Kartu Depok Sejahtera (KDS) kami ajukan," ucapnya.

Simak juga video 'Geger Beras Bansos Dikubur: Penyelidikan Disetop-Ancaman Hotman Paris':

[Gambas:Video 20detik]



(haf/haf)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT