ADVERTISEMENT

KPK Ungkap Konstruksi Perkara Korupsi Restitusi Pajak Tol Solo-Kertosono

Muhammad Hanafi Aryan - detikNews
Jumat, 05 Agu 2022 18:40 WIB
Kepanjangan KPK hingga Tugas-tugas Lembaga Antikorupsi Itu
Gedung KPK (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

KPK menahan sejumlah pihak dalam dugaan tindak pidana korupsi (TPK) penerimaan hadiah atau janji pembayaran restitusi pajak Tol Solo-Kertosono. Dalam perkara ini, seorang pegawai pajak ditetapkan sebagai penerima suap.

"KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan berikutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur dalam konferensi pers di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jumat (5/8/2022).

Adapun ketiga tersangka itu antara lain:

Sebagai Pemberi:

- Tri Atmoko selaku kuasa joint operation China Road and Bridge Corrporation (CRBC), PT Wika, dan PT PP.

Sebagai Penerima:

- Abdul Rachman selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak KPP Pare; dan
- Suheri selaku pihak swasta.

Asep mengungkapkan, sebagai pelaksana pembangunan proyek Tol Solo-Kertosono, CRCB, PT Wika, dan PT PP terdaftar sebagai salah satu wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pare, Jawa Timur. Kemudian, sekitar 2017, ketiga perusahaan itu mengajukan restitusi pajak pada 2016 ke KPP Pare.

"Abdul Rachman selanjutnya ditunjuk sebagai salah satu tim pemeriksa dengan posisi supervisor untuk melakukan pemeriksaan restitusi pajak dari JO CRBC-PT Wika-PT PP dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan," kata Asep.

KPP Pare pun lantas mengeluarkan surat kepada joint operation itu dengan maksud pemberitahuan diadakannya pemeriksaan lapangan oleh tim pemeriksa pajak. Mengetahui hal itu, Wen Yuegang selaku Chairman Board of Management Joint Cooperation menunjuk Tri Atmoko untuk mengurusnya ke KPP Pare.

"Dari keseluruhan restitusi pajak senilai Rp 13,2 miliar yang diajukan, diduga ada inisiatif Tri Atmoko untuk memberikan sejumlah uang kepada Abdul Rachman dan tim agar pengajuan restitusi dapat disetujui," jelas Asep.

Lihat juga video 'Di Kasus Korupsi Lahan Duta Palma, Negara Rugi Rp 78 Triliun!':

[Gambas:Video 20detik]



Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT