KPK tidak terlalu mengambil pusing atas tudingan Bambang Widjojanto (BW) yang menyebut perkara suap yang menjerat Mardani H Maming adalah bentuk kriminalisasi. BW sendiri sebelumnya merupakan kuasa hukum Maming saat mengajukan gugatan praperadilan yang berakhir kandas.
"Tuduhan bahwa KPK melakukan kriminalisasi adalah kelatahannya saja," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri memberikan tanggapan, Kamis (4/8/2022).
"Karena perlu diingat, kriminalisasi adalah bagian proses dari kebijakan legislatif, yakni untuk menetapkan suatu perbuatan yang sebelumnya belum diancam dengan sanksi pidana kemudian dirumuskan dalam UU sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana. Jadi jangan kemudian, ketika ada perbedaan pandangan lalu menuduh adanya kriminalisasi sebagai alasan pembenaran suatu kepentingan yang seolah mengutamakan nilai luhur advokat," imbuhnya.
Ali mengatakan masyarakat seharusnya memahami tentang perbedaan pandangan antara penyidik, penuntut umum, pengacara, dan hakim nantinya dalam persidangan. Perbedaan itu disebut Ali sebagai sesuatu yang wajar dalam proses penegakan hukum.
"Masyarakat tentu memahami, dalam penegakan hukum adalah hal wajar ketika terjadi perbedaan pandangan antara Penyidik, Penuntut Umum, Pengacara dan bahkan Hakim, karena hal itu bentuk mekanisme pengawasan horizontal dalam penegakan hukum di sistem peradilan pidana. Dan kepentingan seorang pembela terduga pelaku korupsi yang dibungkus dengan argumentasi adanya kriminalisasi oleh KPK adalah lumrah tapi salah," kata Ali.
BW dan Denny Indrayana Tetap Bela Maming
Sebelumnya BW dan Denny Indrayana memang membela Maming melawan KPK. Namun belakangan Maming disebut telah mencabut kuasa pada keduanya. BW sendiri menyampaikan dirinya sedari awal berkomitmen membela Maming dalam praperadilan saja, bukan di pokok perkara.
"Sedari awal saya hanya komitmen untuk menjadi lawyer di praperadilan saja. Itu sebabnya, di surat kuasa pendampingan pemeriksaan sebelumnya nama saya pun tidak ada," ucap BW sebelumnya.
Meski demikian, BW tetap berkeyakinan Maming tidak bersalah. Perkara yang diusut KPK disebut BW adalah transaksi bisnis semata.
"Semoga fakta yang sesungguhnya akan terbongkar. Karena ini underlying-nya adalah transaksi bisnis. Jika persaingan bisnis, tidak bisa dikriminalisasi, karena akan meruntuhkan kepercayaan bisnis," imbuh BW.
Baca juga: Umur Pendek BW dan Denny Bela Mardani Maming |
Hal serupa disampaikan Denny Indrayana. Mantan Wamenkum HAM itu mengaku hanya mendampingi Maming untuk praperadilan saja.
"Sepanjang bukti di praperadilan, kami tetap yakin ini adalah kriminalisasi atas transaksi bisnis. Ini adalah persaingan dan pengambilalihan bisnis dengan memanfaatkan instrumen hukum. Kami doakan untuk selanjutnya perkara ini berjalan baik dan menghadirkan keadilan bagi Pak Mardani Maming," ucap Denny.
Simak video 'Fakta Mardani Maming, Tersangka Suap dan Gratifikasi Rp 104,3 miliar':
