ADVERTISEMENT

detik's Advocate

Musik Saya Dibajak, Apakah Tuntutan Perdata Menutup Pintu Pidana?

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 02 Agu 2022 10:01 WIB
Ronald Lumbuun
Dr Ronald Lumbuun (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Teknologi digital membuat setiap orang kini hampir bisa menjadi musisi, baik lewat karaoke maupun lip sync. Namun bagaimana bila musik hasil karya kita dibajak dan di-created sedemikian rupa tanpa izin?

Hal itu menjadi pertanyaan pembaca detik's Advocate yang dikirim ke email: redaksi@detik.com dan di-cc ke andi.saputra@detik.com Berikut pertanyaan lengkapnya:

Halo detik's Advocate

Saya lagi senang membuat musik dan lagu pendek. Durasi 2 menitan. Tapi khawatir kalau dibajak.

Apakah selain gugatan perdata, si pelaku juga masih bisa dipidanakan?

Terima kasih.

Untuk menjawab pertanyaan pembaca detik's Advocate di atas, kami meminta pendapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kadiv Yankum Kanwil Kumham) DKI Jakarta, Dr Ronald Lumbuun. Berikut penjelasan lengkapnya:

Terima kasih atas pertanyaannya.

Sebelumnya, kami menjelaskan bentuk kekayaan intelektual itu terdiri dari:

Kekayaan Intelektual Komunal:
1. Sumber daya generik
2. Ekspresi budaya tradisional
3. Pengetahuan tradisional
4. Indikasi geografis

Kekayaan Intelektual Personal:
1. Hak cipta
2. paten
3. Rahasia dagang
4. Merek
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
6. Desain Industri
7. Perlindungan varietas tanaman

Musik termasuk dalam bentuk kekayaan intelektual personal. Bila ada yang membajak, pemilik dapat melakukan langkah hukum berupa:

1. Penetapan sementara. Berdasarkan Pasal 99 ayat 4 UU Hak Cipta terhadap pelanggaran Hak Cipta dengan tujuan untuk menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi dan/atau penggandaan ciptaan.
2. Upaya perdata
3. Upaya pidana
4. Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu berupa Mediasi di DJKI, Arbitrase, Mediasi, Negosiasi, dan Konsilisasi
Apakah Gugatan Perdata Menutup Pintu Pidana?

Hak mengajukan gugatan keperdataan tidak mengurangi hak pemilik HKI untuk menuntut secara pidanaDr Ronald Lumbuun, Kadivyankum Kanwil Kumham DKI

Berikut poin-poin singkat atas pertanyaan di atas:

1. Hak mengajukan gugatan keperdataan tidak mengurangi hak pemilik HKI untuk menuntut secara pidana
2. Selain pembajakan, penyelesaian sengketa cipta dan/atau hak harus terlebih dahulu diselesaikan melalui mediasi sebelum tuntutan pidana (Pasal 95 ayat 4);
3. Terhadap pelanggaran Paten/Paten Sederhana harus terlebih dahulu diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 153);
4. Terhadap pelanggaran Merek, dapat diselesaikan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (Pasal 93)

Demikian jawaban kami.

Terima kasih

Dr Ronald Lumbuun SH MH
Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kadivyankum Kanwil Kumham) DKI Jakarta

Tentang detik's Advocate

detik's Advocate adalah rubrik di detikcom berupa tanya-jawab dan konsultasi hukum dari pembaca detikcom. Semua pertanyaan akan dijawab dan dikupas tuntas oleh para pakar di bidangnya.

Pembaca boleh bertanya semua hal tentang hukum, baik masalah pidana, perdata, keluarga, hubungan dengan kekasih, UU Informasi dan Teknologi Elektronik (ITE), hukum merekam hubungan badan (UU Pornografi), hukum waris, perlindungan konsumen dan lain-lain.

Identitas penanya bisa ditulis terang atau disamarkan, disesuaikan dengan keinginan pembaca. Seluruh identitas penanya kami jamin akan dirahasiakan.

detik's advocate

Pertanyaan dan masalah hukum/pertanyaan seputar hukum di atas, bisa dikirim ke kami ya di email: redaksi@detik.com dan di-cc ke-email: andi.saputra@detik.com

Semua jawaban di rubrik ini bersifat informatif belaka dan bukan bagian dari legal opinion yang bisa dijadikan alat bukti di pengadilan serta tidak bisa digugat.

(asp/asp)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT