Tanpa Nomor Kependudukan, Anak Jalanan Sulit Akses Pendidikan

ADVERTISEMENT

Tanpa Nomor Kependudukan, Anak Jalanan Sulit Akses Pendidikan

Brillyan Vandy Yansa - detikNews
Minggu, 31 Jul 2022 18:06 WIB
Jakarta -

Bukan hal baru, kekerasan dan perundungan sebagai hantu yang mengancam keselamatan anak-anak jalanan. Sulitnya menembus berbagai komunitas kecil kalangan ini menjadi lubang besar kegagalan negara dalam melindungi hak-hak anak yang tinggal di jalanan.

Isu lain yang jarang didalami adalah perkara identitas. Bak kunci, keberadaan kartu kependudukan menjadi akses bagi para penghuni jalanan ini untuk keluar dari belenggu kemiskinan. Sebab, pada zaman yang mengelu-elukan data diri ini, seseorang memerlukan tanda pengenal untuk memperoleh layanan sosial. Inilah yang tengah diusahakan oleh Adi Supriadi.

Sebagai bekas anak jalanan, ia tahu benar urgensi kepemilikan tanda pengenal. Dalam setiap razia petugas yang dialaminya, ia mungkin bisa lolos hanya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk.

"Anak-anak jalanan kan kebanyakan masalahnya mereka tidak punya NIK, atau akta kelahiran. Tidak punya identitas kependudukan karena apa? Karena mereka hidup di jalanan. Orang tuanya mungkin seperti itu juga, ada yang pernikahan secara ilegal, ada juga non-ilegal. Jadi mereka wajarlah (mengidentifikasi) anak siapa," Ungkap Adi dalam program Sosok detikcom Minggu, 31 Juli 2022.

Kegelisahan Adi memunculkan ide untuk membentuk wadah yang melindungi anak-anak jalanan yang ada di wilayahnya. Maka, pada 2011 Yayasan Sanggar Senja berdiri guna menarik anak-anak agar tidak tinggal di jalanan. Olehnya, anak-anak itu dididik untuk menjadi manusia seutuhnya. Pendidikan pun menjadi salah satu program yang diutamakan. Di balik itu, ada kritik mendalam yang ditujukan kepada pemerintah. Menurut Adi, ketimpangan muncul sejak terhambatnya akses untuk memperoleh nomor kependudukan.

"Gimana mereka mau jadi orang besar, jadi pemimpin, bisa dihargai bangsa ini, kalau anak-anak sendiri di Indonesia banyak yang tidak punya kependudukan, tidak jelas anak siapa. Gimana mereka mau jadi menteri, gimana mau jadi pengusaha kalau tidak punya KTP, padahal itu harusnya wajib, tanggung jawab negara itu harusnya," katanya.

"Namaku kasih," halaman selanjutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT