.webp)
Mantan Panitera Mahkamah Konstitusi (MK), Zainal Arifin Hoesein menggugat UU MK ke MK dan memohon Panitera MK pensiun di usia 65 tahun. Saat ini pensiun Panitera MK di usia 62 tahun.
Pasal yang digugat adalah Pasal 6A ayat 1 UU Nomor 7/2020 tentang MK yang berbunyi:
Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan MK dipimpin Panitera dengan kedudukan setara jabatan pimpinan tinggi muda (eselon IA) dibantu Panitera Muda dengan kedudukan setara jabatan pimpinan tinggi pertama (eselon IIA) dan Panitera Pengganti Ahli utama, masing-masing dengan usia pensiun 65 (enam puluh lima tahun) untuk Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti ahli utama, dan 62 (enam puluh dua tahun) tahun untuk Panitera Pengganti ahli Madya, dan Panitera Pengganti Ahli Muda dan Pertama; serta dibantu jabatan fungsional keahlian lainnya bidang teknis administratif peradilan dan sebuah sekretariat Kepaniteraan," demikian permohonan Zainal Arifin Hoesein yang dikutip dadi website MK, Minggu (31/7/2022).
Zainal adalah Panitera MK Periode 2009-2011. Zainal berhenti dengan usia pensiun 56 tahun karena ketidakjelasan pengaturan usia pensiun Panitera. Ikut menggugat pula Fardiaz Muhammad saat ini bekerja di kantor pengacara. Sedangkan Resti Fujianti Paujiah adalah lulusan Sekolah Tinggi Litigasi Indonesia. Fardiaz dan Resti berpotensi masuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepaniteraan MK. Kemudian meniti karir sebagai Panitera di MK.
"Para pemohon merasa dirugikan dan atau pasti dirugikan secara potensial hak kontitusionalnya atas pasal yang diuji dengan alasan Pemohon I adalah mantan panitera yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden Nomor 143 dan seterusnya. Oleh karena ketidakjelasan ketentuan mengenai batas usia pensiun pada jabatan panitera di lingkungan MK yang diatur dalam Pasal 7 UU 24/2003 juncto Pasal 7A ayat (1) UU 8/2011 Pemohon I mengalami kerugian atas hak konstitusionalnya," urai kuasa pemohon, Heru Widodo
Heru menjelaskan, pada 3 September 2010 Zaibal genap berusia 56 tahun. Dengan sendirinya Zainal harus pensiun sebagai pegawai negeri dan secara serta merta juga harus berhenti dari jabatan Panitera MK.
"Apabila merujuk pada jabatan Kepaniteraan (Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti) pada badan peradilan yang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung (MA) yang secara jelas menetapkan batas usia pensiun yaitu 60 tahun bagi jabatan panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pada badan peradilan tingkat pertama dan 62 tahun bagi jabatan Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada badan peradilan tingkat banding, maka Pemohon I seharusnya belum pensiun dari pegawai negeri dan berhenti dari jabatannya sebagai Panitera MK," terang Heru.
Simak halaman selanjutnya
"Dengan mengacu pada berbagai ketentuan batas usia pensiun jabatan fungsional Panitera di MA, pengadilan tinggi dan jabatan fungsional keahlian, menentukan usia panitera, panitera muda dan panitera pengganti ahli utama adalah hal yang sangat patut dan layak karena pengaturan usia sebagaimana dimaksud telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Jenjang karir ASN dalam UU 5/2014, terdapat perubahan pengaturan jenjang karir ASN yang membagi jabatan ke dalam jabatan fungsional, yakni keahlian dan keterampilan. Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi merupakan jabatan fungsional keahlian, yang mana jabatan fungsional keahlian terdiri atas ahli utama, ahli madya, ahli muda dan ahli pertama," terang Heru.
Heru juga menjelaskan, dengan terjadinya perubahan politik hukum perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan fungsional ahli dan tentang usia pensiun ASN maka pengaturan tentang usia pensiun ASN khususnya kepaniteraan di MK demi hukum ikut pula berubah. Namun demikian, karena khusus yang berkaitan dengan Kepaniteraan MK, dalam Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 dinyatakan, "Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang", maka perubahan politik hukum yang mengatur tentang masa pensiun ASN, demi kepastian hukum yang adil perlu diatur dengan undang-undang.
Heru pun menegaskan, berlakunya ketentuan pengklasifikasian penetapan usia pensiun di Kepaniteraan MK dalam UU MK yang berbeda pengaturannya dengan penetapan usia pensiun ASN dalam UU MK merupakan perlakuan yang tidak mempersamakan kedudukan orang atau pejabat di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
"Untuk memberikan perlakuan yang mempersamakan kedudukan orang atau pejabat di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 serta memberikan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, beralasan hukum untuk menetapkan Panitera sebagai jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan MK dipimpin Panitera dengan kedudukan setara jabatan pimpinan tinggi muda (eselon IA)," ungkap Heru.
Judicial review ini masih berlangsung di MK.
