ADVERTISEMENT

Membaca Lagi Alasan PKS agar Presidential Threshold Diturunkan Jadi 9%

Andi Saputra - detikNews
Minggu, 31 Jul 2022 10:05 WIB
Gedung PKS (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)
Gedung PKS (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

PKS mengajukan gugatan UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar presidential threshold turun dari 20 persen menjadi 7-9 persen. Persidangan masih bergulir di MK. Lalu apa argumen pemilik 50 kursi di DPR itu?

Berikut ini beberapa alasan PKS mengajukan judicial review itu yang dirangkum detikcom, Minggu (31/7/2022):

Open legal policy, dalam perspektif Mahkamah Konstitusi, merupakan pemberian kewenangan kepada pembentuk undang-undang untuk lebih lanjut mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam konstitusi. Namun, jika hal tersebut menimbulkan ketidakadilan yang intolerable, pelaksanaan open legal policy tersebut semestinya dapat dibatalkan oleh Mahkamah atau setidaknya Mahkamah memberikan batasan yang lebih rasional, proporsional, dan implementatif. Lebih jauh, Mahkamah juga tidak pernah membahas soal berapa besaran angka yang dianggap konstitusional dalam presidential threshold. Sementara desakan untuk mengevaluasi angka presidential threshold dikaitkan dengan pemilu serentak sangat tinggi, pembentuk undang-undang tidak juga membuka peluang bag masyarakat Indonesia untuk membahas mengenai angka tersebut.

Kebuntuan hukum, sebagai bentuk dari ketidakadilan yang intolerable, terjadi manakala sudah tidak ada lagi jalur hukum yang dapat ditempuh oleh para pemohon untuk menuntut keadilan. Tidak ada forum lainnya selain Mahkamah Konstitusi yang dapat memberikan keadilan terhadap besaran angka yang rasional dan proporsional dalam konteks pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Karena kebuntuan ini, akhirnya para pemohon meminta kepada Mahkamah turut memulihkan ketidakadilan yang intolerable ini

Mahkamah dapat menguji apakah presidential threshold 20% kursi PR atau 25% suara nasional mengacu kepada tolok ukur tes proporsionalitas tersebut. Para pemohon menilai angka presidential threshold yang tinggi tersebut tidak efektif, tidak cocok, dan tidak benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan dihadirkannya UU 7/2017 itu. Apalagi para pemohon juga berpandangan ada cara lain yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan menurunkan angka presidential threshold.

Dari segi penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), PKS berpendapat bahwa pelaksanaan open legal policy yang menetapkan presidential threshold 20% kursi PR atau 25% suara nasional merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) oleh mayoritas fraksi di PR dan pemerintah saat pembahasan U 7/2017.

Adanya tirani mayoritas fraksi yang merupakan partai pendukung pemerintah dan pemerintah dalam meloloskan U 7/2017 tersebut bertujuan meloloskan kepentingan untuk meneruskan petahana (incumbent) berkuasa, dengan tidak membuka banyak calon alternatif untuk maju ke kontestasi Pemilu 2019.

Pencalonan Pemilihan Presiden 2019 hanya memperoleh satu pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk berkompetisi dengan presiden petahana (incumbent) karena terhambatnya calon alternatif, termasuk yang telah diusung PKS.

Angka presidential threshold 20% kursi PR atau 25% suara nasional secara nyata bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 berkaitan dengan hak konstitusional PKS mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, presidential threshold 20% kursi PR atau 25% suara nasional juga melanggar hak konstitusional untuk dipilih (right to be candidate) bagi Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Dalam sidang MK pekan ini, hakim konstitusi Arief Hidayat menyatakan angka presidential threshold adalah hak parpol di Senayan untuk menentukan. Bila MK menentukan angka persentasenya, bisa saja parpol lain yang tidak setuju akan menggugat juga ke MK.

"Kenapa angka yang open legal policy itu harus Mahkamah menentukan? Ini sebetulnya lebih tepat ke legislative review," kata Arief.

Menurut Arief, bila permohonan itu dikabulkan, maka membuka peluang parpol lain menggugat serupa.

"Sekarang coba kita bayangkan, kalau Mahkamah nanti menyetujui petitum permohonan ini yang open legal policy dikatakan itu konstitusionalnya dari angka 7% sampai 9%. Kemudian, ada permohonan lagi yang menyangkut partai politik seperti PKS mengajukan ke sini mengatakan 'Konstitusionalitas angka open legal policy itu 25% sampai 40%'. Lah, kalau kita sudah pernah memutus itu, menetapkan 7%, 8% itu konstitusional, yang namanya open legal policy partai yang lain mengajukan 25% sampai 40%, ya, kita juga harus bisa mengubah itu," ujar Arief Hidayat.

Simak juga Video: Sulit Koalisi Secara Leluasa, PKS Mau Presidential Threshold Jadi 7-9%

[Gambas:Video 20detik]



(asp/dwia)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT