ADVERTISEMENT

Argumentasi Fahri Hamzah di Balik Sentilan ke Koalisi Indonesia Bersatu

Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Minggu, 31 Jul 2022 16:36 WIB
Fahri Hamzah
Fahri Hamzah (Tsarina/detikcom)
Jakarta -

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menuding Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) telah menipu rakyat dan mengganggu kinerja kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fahri mengutarakan argumentasi atas pernyataannya itu.

Mulanya Fahri enggan membahas soal ketertarikan partainya akan bergabung dengan koalisi tertentu. Fahri menilai gelaran pemilu mendatang harus dilihat sebagai kepentingan nasional untuk melakukan sirkulasi atau pergantian elite yang lebih baik lagi.

"Saya tidak mau membahas partai tertentu atau koalisi tertentu. Kepentingan kita dengan Pemilu 2024 adalah kepentingan nasional untuk melakukan sirkulasi dan pergantian elite yang lebih baik bagi masyarakat, baik pada level nominasinya maupun pada tahapan election atau pemilunya," kata Fahri saat dihubungi, Minggu (31/7/2022).

Fahri mengajak semua pihak betul-betul merenungkan kejujuran untuk mempersiapkan momen pergantian pemimpin nasional pada 2024. Dia mengkritik pembentukan koalisi yang disebutnya tak ada manfaat bagi rakyat.

"Maka kami mengajak betul untuk merenungkan kejujuran untuk mempersiapkan pergantian kepemimpinan dengan cara yang lebih baik dan meniadakan kebohongan dan tipu-menipu seperti yang terjadi sekarang ini," kata dia.

"Koalisi apapun yang terbentuk mustahil ada manfaatnya bagi rakyat karena semuanya itu tidak ada aturannya dan kita membiarkan prosesi politik yang mengambang tidak jelas," lanjutnya.

Fahri mengumbar kecurigaan bahwa saat ini parpol mengalami disorientasi. Sebabnya, parpol ingin mengusung capres, tetapi syaratnya justru dipersulit.

Fahri menuding adanya parpol yang ingin maju sendiri dan membiarkan ongkos maju pilpres mahal agar hanya 'dijual' kepada orang kaya. Dia menginginkan hal ini bisa diakhiri pada Pemilu 2024.

"Dan saya mencurigai semua ini karena partai politik mengalami disorientasi secara masif. Mereka pengen jadi capres tapi syaratnya dipersulit. Mereka ingin maju sendiri tapi membiarkan ongkos yang mahal dan akhirnya tiket hanya dijual kepada orang kaya," ujarnya.

"Semua dilema dan disorientasi ini harus diakhiri pada Pemilu 2024. Jika tidak kita semua akan menjadi korban dari putusnya hubungan baik antara pemilih dengan yang dipilih," imbuhnya.

Lebih lanjut, Fahri menuturkan Partai Gelora didirkan untuk memperbaiki sistem politik yang dia anggap bermasalah. Dia tak masalah menjalin kerja sama politik dengan parpol yang menurutnya juga ingin memperbaiki pemilu.

"Masalahnya, kami mendirikan Partai Gelora untuk memperbaiki sistem politik yang sudah cenderung bermasalah sejak Pemilu. Siapa pun yang mau bersama-sama memperbaiki pemilu supaya hasilnya baik, tentu kami mau bersama-sama," kata dia.

Fahri mengatakan ingin membangun kepercayaan diri parpol agar mau mencalonkan pemimpin mereka sendiri di Pilpres 2024. Untuk diketahui, saat ini berlaku syarat ambang batas syarat pencapresan atau presidential threshold sebesar 20%.

"Terus terang, kami ingin membangun kepercayaan diri partai politik supaya mereka mau mencalonkan pemimpin mereka sendiri," ujar dia.

Saat ditanya soal apakah bakal bekerja sama dengan KIB, Fahri memandang lebih baik menunjukkan perbedaan identitas dan ideologi yang kuat dahulu. "Lebih baik kita menunjukkan warna dan perbedaan identitas dan ideologi yang kuat sebelum kita membangun kerjasama. Sebab rakyat juga perlu diberikan pilihan yang jelas," kata Wakil Ketua DPR periode 2014-2019 itu.

Sentilan Fahri ke KIB

Sebelumnya, Fahri Hamzah menganggap KIB telah menipu rakyat dan tidak berguna. Dia mengatakan KIB juga mengganggu kinerja kabinet Presiden Jokowi.

Fahri Hamzah awalnya mengatakan KIB itu harus terang-terangan soal pembentukannya kepada publik. Menurutnya, PAN, PPP, atau Golkar masih mempersiapkan satu nama capres yang sebenarnya.

"Harus ada kejujuran kita untuk mengakui kita ini lagi ngapain sebenarnya, supaya publik juga tidak tertipu bahwa koalisi tidak ada gunanya sampai dia didaftarkan di KPU. Jadi kalau dia tidak didaftarkan di KPU, itu artinya masih bohong," kata Fahri dalam diskusi Total Politik di Jakarta Selatan, Sabtu (30/7).

Selanjutnya, Fahri beranggapan pembentukan KIB ini berkaitan dengan kocok ulang atau reshuffle kabinet Jokowi waktu lalu. Fahri menganggap KIB mengganggu kinerja kabinet Jokowi.

"Karena ini ada kaitannya dengan reshuffle dan dengan pembentukan aliansi pasca-Jokowi, menurut saya itu mengganggu kinerja kabinet pak Jokowi," tambahnya.

Dia juga menyoal menteri-menteri yang kerap sibuk berpolitik. Padahal Jokowi, menurutnya, membutuhkan dukungan yang lebih produktif untuk mengurus masalah-masalah bangsa.

"Masa menterinya sibuk berpolitik mereka jadi pimpinan parpol padahal Presiden memerlukan dukungan yang lebih positif produktif, profesional untuk menghadapi krisis-krisis yang sekarang menghadang," katanya.

"Jadi menurut saya meski kita mulai mengakhiri pencampuran kerja politik dengan kerja profesional kabinet, karena ini adalah sistem presidensial semua anggota kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden mesti kita kembalikan hak itu ke presiden," tambahnya.

Simak serangan balik KIB di halaman berikutnya.

Simak juga Video: Fahri Hamzah Nilai KIB Ganggu Kinerja Kabinet Jokowi

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT