.webp)
PAN merespons pernyataan Fahri Hamzah yang menganggap Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) telah menipu rakyat dan mengganggu kinerja kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menentang argumentasi dari pernyataan-pernyataan Fahri.
Yandri menyebut pernyataan Fahri keliru. Dia menjelaskan pihaknya berkoalisi lebih dini agar lebih terbuka kepada masyarakat.
"Apa yang disampaikan Bang Fahri ya keliru, ya, karena kami insyaAllah tidak pernah menipu rakyat gitu, lo. KIB dibentuk dalam rangka mempersiapkan kontestasi 2024 lebih awal dan tentu justru membuat kami lebih terbuka kepada rakyat, tidak main di last minute. Jadi kalau dari awal masyarakat lebih tahu kalau PAN, Golkar, PPP itu berkoalisi dan prosesnya panjang dan bisa saling memperkuat satu sama lain, termasuk lebih serius dalam menyiapkan pasangan calon yang akan diusung di 2024," kata Yandri saat dihubungi, Minggu (31/7/2022).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yandri menerangkan, saat ini belum memasuki tahapan proses pendaftaran pasangan capres dan cawapres yang diusung koalisi partai. Meskipun begitu, Yandri mengatakan pihaknya telah sepakat berkoalisi untuk mematangkan kerja sama politik.
Yandri lantas menyinggung Gelora yang belum berkoalisi. Sambil berkelakar, dia mengatakan bakal mengajak Gelora bergabung KIB.
"Nah memang sekarang belum proses pendaftaran ke KPU. Jadi Bang Fahri keliru juga. Sekarang belum tahapan itu gitu, lo. Kan ada tahapan nanti pasangan capres dan cawapres itu di pertengahan 2023, tapi proses untuk saling memahami, kemudian membangun koalisi itu penting dari awal," kata Yandri.
"Itu mungkin karena Gelora belum diajak, nanti insyaallah kami ajaklah Gelora," lanjutnya.
Lebih lanjut, Yandri menuturkan reshuffle kabinet tidak ada kaitan dengan KIB. Dia menegaskan reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak presiden.
"Kemudian dikaitkan dengan reshuffle, nggak juga ya, karena Bang Fahri tahu juga itu hak prerogatif presiden. Tidak ada kaitan dengan yang lain-lain. Jadi itu kebutuhan presiden mengganti dan memindahkan posisi menteri dari posisi awal ke yang lain, itu biasa. Sebelum ada KIB juga sudah sering ada reshuffle. Jadi keliru kalau seolah-olah reshuffle itu karena ada KIB," kata Wakil Ketua MPR itu.
Selanjutnya, soal sindiran Fahri bahwa seorang menteri sekaligus pimpinan parpol di KIB malah sibuk berpolitik, Yandri memastikan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan cukup profesional membedakan peran dan kewenangannya. "Bang Zul beliau betul menteri perdagangan, tapi dalam posisi ketua umum ya tetap dia Ketua Umum PAN. Dan Bang Zul tahu mana tugas sebagai menteri perdagangan, mana sebagai Ketua Umum PAN," ujarnya.
Dia mengungkit aduan soal kegiatan Zulhas, sapaan Zulkifli Hasan, saat membagikan Minyakita di acara partai di Lampung. Yandri menegaskan kegiatan itu tak mengganggu tugas Zulhas sebagai Menteri Perdagangan. Terlebih, sebutnya, Bawaslu telah menyatakan tak ada pelanggaran dalam kegiatan Zulhas.
"Jadi tidak perlu diragukan lagi profesional Bang Zul. Kami meyakini apa yang dilakukan Bang Zul kemarin nggak ada yang salah dan nggak ada yang dilanggar dan itu juga sudah dibuktikan Bawaslu menjawab pelaporan dari Ray Rangkuti dkk bahwa tidak ada yang dilanggar dalam pelaksanaan kegiatan Bang Zul di Lampung. Jadi nggak ada yang perlu dirisaukan. Jadi Bang Fahri jangan baper juga menurut saya, sih," kata Yandri.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Simak juga Video: Fahri Hamzah Nilai KIB Ganggu Kinerja Kabinet Jokowi
Sebelumnya, Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menganggap KIB telah menipu rakyat dan tidak berguna. Dia mengatakan KIB juga mengganggu kinerja kabinet Presiden Jokowi.
Fahri Hamzah awalnya mengatakan KIB itu harus terang-terangan soal pembentukannya kepada publik. Menurutnya, PAN, PPP, atau Golkar masih mempersiapkan satu nama capres yang sebenarnya.
"Harus ada kejujuran kita untuk mengakui kita ini lagi ngapain sebenarnya, supaya publik juga tidak tertipu bahwa koalisi tidak ada gunanya sampai dia didaftarkan di KPU. Jadi kalau dia tidak didaftarkan di KPU, itu artinya masih bohong," kata Fahri dalam diskusi Total Politik di Jakarta Selatan, Sabtu (30/7).
Selanjutnya, Fahri beranggapan pembentukan KIB ini berkaitan dengan kocok ulang atau reshuffle kabinet Jokowi waktu lalu. Fahri menganggap KIB mengganggu kinerja kabinet Jokowi.
"Karena ini ada kaitannya dengan reshuffle dan dengan pembentukan aliansi pasca-Jokowi, menurut saya, itu mengganggu kinerja kabinet Pak Jokowi," tambahnya.
Dia juga menyoal menteri-menteri yang kerap sibuk berpolitik. Padahal Jokowi, menurutnya, membutuhkan dukungan yang lebih produktif untuk mengurus masalah-masalah bangsa.
"Masa menterinya sibuk berpolitik mereka jadi pimpinan parpol padahal Presiden memerlukan dukungan yang lebih positif produktif, profesional untuk menghadapi krisis-krisis yang sekarang menghadang," katanya.
"Jadi menurut saya meski kita mulai mengakhiri pencampuran kerja politik dengan kerja profesional kabinet, karena ini adalah sistem presidensial semua anggota kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden mesti kita kembalikan hak itu ke presiden," tambahnya.
