HNW Minta Kemensos Lakukan Pembenahan Internal soal Penyaluran Bansos

ADVERTISEMENT

HNW Minta Kemensos Lakukan Pembenahan Internal soal Penyaluran Bansos

Inkana Putri - detikNews
Sabtu, 30 Jul 2022 20:05 WIB
HNW
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Kementerian Sosial melakukan pembenahan internal terkait penyaluran bantuan sosial, baik meliputi validasi data maupun ketepatan sasaran.

Hidayat menilai keseriusan Kemensos dalam penyaluran bansos penting agar keterlibatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait pembentukan Satgas pengawasan Filantropi dapat berjalan efektif. Pria yang akrab disapa HNW ini mengingatkan hal tersebut harus menjadi prioritas sebelum melakukan pembenahan untuk aspek yang lebih luas.

"Sudah banyak temuan berbagai lembaga pengawas seperti BPK, PPATK, KPK, dan BPKP, terkait penyaluran bansos. Baik soal validasi data maupun ketepatan sasaran, tapi masalah sejenis masih terus terjadi. Itu harus jadi perhatian serius, agar efektif hadirkan kepercayaan rakyat dan kesuksesan program, ketika Kemensos mau menjangkau pembenahan yang lebih luas. Bila itu tidak dijalankan maksimal, bahkan tanpa sanksi hukum, publik akan sulit mempercayai niat baik, bahkan mencurigai adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran karena di dalam internal Kemensos sendiri terus muncul beragam permasalahan yang dinilai merugikan negara hingga triliunan rupiah," ujar Hidayat dalam keterangannya, Sabtu (30/7/2022).

Mengenai hal ini, Hidayat mencontohkan terkait temuan terbaru BPK terkait salah satu lembaga filantropi yang sempat diberikan sanksi oleh Kemensos. Pada 28 Juli 2022, BPK melaporkan temuan penyelewengan bansos dan ketidaktepatan sasaran, seperti ketidaksesuaian data penerima, hingga adanya ASN dan orang kaya yang ikut menerima bansos.

Menurut BPK, kata Hidayat, terdapat penyelewengannya sekitar 2,5% dari total penyaluran bansos atau mencapai Rp 3 triliun. Sebelumnya, dalam laporan IHPS II Tahun 2021, BPK juga menemukan KPM yang tidak terdata di DTKS, sudah dinonaktifkan, bahkan meninggal. Terdapat pula NIK invalid, dan penyaluran bansos ganda yang membuat kerugian negara hingga Rp 6,93 triliun.

Hidayat juga menambahkan sebanyak Rp 600 miliar dari Rp 6 triliun temuan BPK terkait bansos pada Laporan Kementerian Sosial tahun 2021 belum diselesaikan oleh Kemensos hingga hari ini. Pada kasus tersebut, sejumlah Rp 200 miliar di antaranya merupakan penahanan pengembalian dana bansos gagal salur oleh sejumlah bank Himbara. Adapun angka dana ditahan tersebut awalnya berjumlah Rp 1,1 triliun, lebih besar dari dugaan penyimpangan anggaran yang dituduhkan terjadi di salah satu lembaga filantropis.

"Pada kasus dugaan penyelewengan dana lembaga filantropi yang tidak bersumber dari APBN, seperti ACT sebesar Rp 34 miliar, Kemensos membuat satgas dengan menggandeng PPATK, maka pembenahan terkait dana bansos yang bersumber dari APBN, dengan nominal dan kerugian keuangan negaranya mencapai triliunan rupiah, mestinya lebih mendesak dan diprioritaskan oleh Kemensos. Kemensos seharusnya menggandeng aparat penegak hukum untuk melakukan penagihan pada bansos yang gagal salur dan tidak tepat sasaran," imbuhnya.

Menurut Hidayat, Kemensos telah berlaku tidak adil, dalam hal ini, Mensos (ad interim) sempat melakukan sanksi pencabutan izin terhadap ACT. Sementara itu, terkait kasus perbankan yang menahan uang negara sebesar Rp 1,1 triliun, kata Hidayat, Kemensos hanya melayangkan surat tanpa sanksi.

Padahal, kata Hidayat, terdapat aturan yang seharusnya dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh Kemensos. Aturan ini terkait lembaga filantropi, baik dalam UU Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) maupun Permensos Nomor 8 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PUB. Ia menilai aturan tersebut menyebut sejumlah langkah yang seharusnya dilakukan oleh Kemensos, yakni pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.

"Jika sebuah lembaga dikatakan melakukan penyelewengan hingga izinnya dicabut, pertanyaannya bagaimana tanggung jawab Kemensos dalam membina dan mengawasi lembaga-lembaga tersebut. Apakah sudah dilakukan dengan sebenarnya? Dan bagaimana mekanisme perbaikan bila ditemukan masalah, sebelum akhirnya dicabut izinnya? Sudahkah itu dilakukan dengan sebenarnya?" lanjutnya.

Hidayat menjelaskan pada Permensos 8/2021, terdapat ketentuan perizinan dilakukan 3 bulan sekali. Artinya, seandainya tugas dan fungsi ini dilaksanakan dengan benar, kasus seperti ACT dapat segera terdeteksi dan langsung dikoreksi sehingga tidak memunculkan masalah terhadap lembaga filantropi.

Namun, lanjutnya, ketika Kemensos membiarkan kasus penyelewengan yang terjadi pada lembaga filantropi ACT, hal ini dapat diduga adanya kelemahan penegakan aturan, perilaku tidak amanah, atau kemungkinan terjadinya mal-administrasi di internal Kemensos.

Terkait hal ini, Hidayat menyebutkan aturan mengenai pencabutan dan/atau pembatalan izin PUB juga hanya didasarkan pada alasan subjektif. Beberapa di antaranya, yakni kepentingan umum dan pelaksanaan PUB yang meresahkan dan menimbulkan permasalahan di masyarakat. Oleh karena itu, ia mengimbau Kemensos untuk melakukan pembenahan internal, taat melaksanakan aturan, dan perbaiki aturan yang masih bias, subjektif dan memungkinkan menjadi pasal karet .

"Saat ini lembaga filantropi yang kasusnya mencuat dan ditindak secara administrasi dan hukum ada 1. Padahal, berdasarkan data Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) setidaknya ada 88 lembaga filantropi yang tercatat oleh mereka, dan kemungkinan besar yang di luar itu lebih banyak lagi. Jika Kemensos tidak serius menyiapkan kapasitas internal yang memadai, bagaimana mungkin Kemensos bisa melakukan pengawasan untuk aspek yang jauh lebih luas tersebut," katanya.

"Bila tidak segera dibenahi, akhirnya yang dilakukan adalah kebijakan tergesa-gesa, tidak adil dan tidak menyelesaikan masalah. Dan juga tidak menghadirkan kepercayaan publik, ketika Kemensos sibuk menggandeng pihak lain untuk urusi masalah filantropi yang tidak merugikan keuangan negara, dengan membiarkan terus berulang terjadinya data bansos Kemensos yang tidak valid dan tidak tepat sasaran. Apalagi data bansos Kemensos yang tidak valid dan tidak tepat sasaran, itu mengakibatkan terjadinya temuan yang selalu dilaporkan oleh BPK ke publik. Yang pasti nilainya berpuluh kali lipat dari yang dituduhkan kepada salah satu lembaga filantropi," pungkasnya.

Lihat juga video 'Perjalanan Kasus ACT hingga Akhirnya Bos dan Eks Bos Ditahan':

[Gambas:Video 20detik]



(fhs/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT