ADVERTISEMENT

Kemensos Bentuk Satgas Filantropis, HNW: Kemen PPPA Juga Harus Dilibatkan

Inkana Izatifiqa R Putri - detikNews
Jumat, 29 Jul 2022 22:00 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW)
Foto: Dok. MPR RI
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini yang menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rencana pembentukan satuan tugas pemantauan aktivitas lembaga filantropis di Indonesia.

Meski demikian, pria yang akrab disapa HNW ini mengimbau agar Kemensos juga menggandeng Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk memastikan adanya prioritas penyaluran bantuan oleh aktivis filantropi. Dengan demikian, penyaluran bantuan dapat berkontribusi nyata dalam menyelesaikan beragam permasalahan anak yang kerap terjadi saat ini.

"Mensos pada 28/7/2022 menyampaikan rencana pembentukan satgas filantropi dengan menggandeng PPATK. Itu baik, tapi fakta di lapangan, selain PPATK, Kemen PPPA juga harusnya dilibatkan dalam satgas, sehingga dapat memaksimalkan potensi dan manfaat penyaluran donasi dari lembaga filantropis. Khususnya untuk berbagai program penanggulangan dan penyelesaian masalah-masalah pada anak-anak. Seperti stunting dan kekerasan pada anak," ujar HNW dalam keterangannya, Jumat (29/7/2022).

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menyampaikan di tahun 2022, Kementerian PPPA hanya memperoleh anggaran Rp 252,6 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 95,8 miliar di antaranya digunakan untuk program perempuan dan anak.

Menurutnya, angka tersebut jauh lebih kecil dari anggaran yang diterima sebuah Ditjen di Kemensos. Salah satunya seperti Ditjen Pemberdayaan Sosial yang memiliki anggaran Rp 413,8 miliar. Padahal, kata Hidayat, PPPA memiliki tupoksi yang penting yakni, terkait dengan perlindungan perempuan dan pemberdayaan anak di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut, Hidayat mengatakan angka kekerasan terhadap anak terus meningkat. Berdasarkan data KemenPPPA tahun 2016, korban kekerasan mencapai 7.879 anak per tahun, jumlah meningkat menjadi 10.770 anak pada tahun 2020. Sementara di tahun 2022, tercatat korban kekerasan anak mencapai 7.546 orang hingga akhir Juli 2022.

"Kekerasan pada anak terus meningkat, baik karena bullying maupun kekerasan seksual. Bahkan hingga ada yang meninggal seperti di Tasikmalaya (18/7/2022). Namun, Kemen PPPA tidak memiliki kecukupan anggaran untuk bisa menyelesaikannya. Maka kami dorong satgas filantropi yang akan dibentuk oleh Mensos, juga turut melibatkan KemenPPPA, bahkan mungkin menetapkan persentase tertentu dari penyaluran lembaga filantropis untuk program perlindungan anak," imbuhnya.


HNW menilai kerja sama tersebut dapat menyelesai dua masalah sekaligus, yakni kekerasan pada anak dan kejahatan sosial. Namun, hal ini tentunya memerlukan sinkronisasi data di antara dua kementerian terkait.

HNW pun mengingatkan agar kerja sama tersebut tidak sejalan seperti halnya adanya ketidaksamaan data anak yatim akibat COVID-19 di Raker di Komisi VIII pada 20 Januari lalu. Adapun KemenPPPA mencatat terdapat 33 ribu anak yatim, sementara Kemensos hanya berjumlah 30.000 anak.

"Soal kekerasan pada anak, Mensos klaim memiliki datanya, sementara KemenPPPA juga punya data di aplikasi Simfoni. Kedua data ini harus disinkronkan terlebih dahulu, kemudian melalui satgas filantropi mengajak lembaga sosial untuk berkontribusi dalam penyaluran programnya, agar dapat menyelesaikan sebagian masalah sosial pada anak-anak," tandasnya.

(akn/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT