Kongres Advokat Indonesia (KAI) melaporkan Razman Arif Nasution (RAN) ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemalsuan ijazah. DPP KAI menilai Razman Arif Nasution tidak pantas menjadi seorang advokat.
Sekretaris Dewan Kehormatan DPP KAI Damai Hari Lubis mengatakan alasannya pihaknya melaporkan Razman Arif Nasution adalah memberikan efek jera. Agar tidak ada individu yang berani memalsukan ijazah untuk berprofesi sebagai advokat.
"Misi pelaporan ini bertujuan semata-mata demi tegaknya supremasi hukum dan efek jera terhadap RAN dan calon pengguna ijazah palsu lainnya, serta substansial adalah mencegah individu-individu (general) tidak lagi berani berbuat seperti perilaku RAN sebagai orang atau subjek hukum yang tidak patut berprofesi advokat atau yang bukan seorang SH (sarjana hukum)," kata Damai Hari Lubis dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (29/7/2022).
Lanjut Damai Hari Lubis, Razman Arif Nasution diduga secara sengaja melecehkan profesi advokat. Razman Arif Nasution disebut melawan hukum dengan memalsukan ijazah yang menjadi salah satu syarat ujian advokat.
"Dengan secara sengaja melakukan pelecehan profesi penegak hukum menurut UU RI No 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan/atau secara sadar melawan hukum telah mengikuti ujian advokat di organisasi advokat, khususnya terkait RAN yang diduga menyelinap di organ KAI, maka secara hukum apa yang dilakukan oleh dirinya telah melanggar sistem konstitusi yang ada, KUHP, juncto UU Sisdiknas, juncto vide UU RI No 18 Tahun 2003 tentang Advokat," jelasnya.
Laporan DPP KAI terhadap Razman Arif Nasution ini teregister dengan nomor LP/B/3785/VII/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 29 Juli 2022. Razman Arif Nasution dilaporkan atas sejumlah pasal.
"Untuk itu, pelaporan terhadap dirinya (RAN), selain akan menggunakan alas hukum Pasal 263 KUHP juncto 264 juga men-juncto-kan kepada Pasal 68 ayat 2 UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
Berikut bunyi Pasal 68 ayat (2) :
"Bahwa setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."
Baca di halaman selanjutnya: tanggapan Razman Arif Nasution.
Saksikan juga Sosok minggu ini: Sanggar Senja, Selamatkan Anak Jalanan dari Pemerkosaan Hingga Pembunuhan
