.webp)
Hakim tunggal menetapkan sidang putusan praperadilan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani Maming, melawan KPK digelar besok. Sidang putusan digelar setelah pihak KPK dan Mardani Maming mengajukan kesimpulan.
Hakim mengatakan sidang putusan praperadilan Mardani Maming akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 13.00 WIB, Rabu (27/6/2022).
"Selanjutnya keputusan jam 1 (besok) ya," kata hakim tunggal Hendra Utama Sutardodo, Selasa (26/7).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Siap, Yang Mulia," jawab tim biro hukum KPK dan tim kuasa hukum Mardani Maming.
Hari ini, sidang praperadilan Mardani digelar untuk mendengarkan pembacaan kesimpulan. KPK menyerahkan lampiran surat daftar pencarian orang (DPO) Mardani Maming kepada hakim.
Salah satu anggota tim Biro Hukum KPK menjelaskan surat DPO diberikan kepada majelis hakim bukan sebagai bukti tambahan, melainkan sebagai lampiran. Dia menyebut proses hukum di luar praperadilan tetap berjalan.
"Dalam lampiran yang kami sampaikan, pertama, itu bukan dalam kapasitas bukti tambahan. Yang kami mau sampaikan bahwa ada proses di luar praperadilan yang tetap berjalan," kata salah satu anggota tim Biro Hukum KPK.
Dia menuturkan Mardani Maming tidak hadir dalam pemanggilan yang telah diberikan penyidik KPK sebanyak dua kali hingga tim penyidik melakukan proses penangkapan, tetapi saat itu tidak ditemukan Mardani Maming. Sampai akhirnya, KPK mengeluarkan surat DPO Mardani Maming.
Pihak Maming Keberatan Surat DPO
Pengacara Mardani Maming, Denny Indrayana, menolak surat DPO Mardani Maming sebagai bukti tambahan. Menurutnya, pengajuan bukti tambahan telah selesai.
"Kami melihat bahwa yang disampaikan adalah surat DPO. Terhadap surat ini, kami menolak statusnya sebagai bukti tambahan kalau itu dimaksudkan sebagai bukti tambahan," jelas Denny.
"Sesuai hukum acara, pengajuan bukti tambahan telah ditutup kemarin. Terkait substansinya kami serahkan ke Yang Mulia," sambungnya.
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Denny juga membantah jika kliennya disebut tidak kooperatif karena tidak hadir dalam pemanggilan KPK. Dia menyebut Mardani Maming akan hadir seusai agenda putusan praperadilan.
"Kalau kami dikatakan tidak kooperatif dalam dua panggilan, kami bersurat baik panggilan 1 dan 2 meminta agar menunggu proses praperadilan. Hari Senin kemarin kami bersurat kembali untuk siap hadir jika memang kondisinya meminta kami hadir setelah putusan," ujar Denny.
"Sebenarnya posisi kami kooperatif dan kami menghormati putusan praperadilan ini dengan alasan logis supaya tidak terjadi komplikasi," imbuhnya.
Mardani Maming Resmi Jadi Buron
Mardani Maming resmi menjadi buron setelah masuk daftar pencarian orang (DPO) yang diminta KPK. Mardani H Maming sebelumnya dianggap tidak kooperatif hingga hendak dijemput paksa KPK.
"KPK telah memanggil Tersangka MM (Mardani H Maming) sebanyak dua kali, namun tidak hadir sehingga kami menilai Tersangka dalam perkara ini tidak kooperatif," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan.
"Hari ini KPK memasukkan tersangka ini dalam daftar pencarian orang (DPO) dan, paralel dengan itu, KPK juga berkirim surat ke Bareskrim Polri untuk meminta bantuan penangkapan terhadap tersangka dimaksud," imbuh Ali.
