.webp)
Pengacara tersangka KPK Mardani Maming, Denny Indrayana menyebut Bambang Widjojanto (BW) tidak cuti dari TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) Pemprov DKI Jakarta. Denny menyebut BW sudah nonaktif.
"Kemarin saya mendengar sendiri terkait dengan TGUPP beliau mengatakan nonaktif. Jadi tidak lagi cuti ya, nonaktif dari TGUPP," kata Denny di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (20/7/2022).
Mantan Wamenkumham ini menyebut terkait hal ini bisa ditanyakan langsung kepada BW. Akan tetapi, BW saat ini absen hadir di praperadilan Mardani Maming. BW diketahui merupakan pengacara Mardani Maming.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selebihnya, lebih baik ditanyakan ke mas BW kan tidak pas kalau saya," katanya.
Diketahui, BW mengaku cuti dari TGUPP Pemprov DKI Jakarta untuk menjadi kuasa hukum bagi tersangka KPK Mardani H Maming. Menurutnya, kasus yang menjerat kliennya itu adalah perkara besar.
"Saya sudah diuji di anggota profesi dan sekarang saya sedang dalam waktu cuti, jadi kalau saya ini (beracara) jadi saya cuti kalau saya hadapi kasus besar seperti ini," kata BW di PN Jaksel, Selasa (12/7).
"Karena ada kepentingan yang jauh lebih besar yang harus dipertukarkan dan dipertaruhkan di situ, itu sebabnya dengan terhormat saya mengambil amanah atas penunjukan dari PBNU ini dan mari kita uji di lembaga praperadilan," imbuhnya.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan juga 'Mardani H Maming Merasa Dikriminalisasi, Begini Respons KPK':
BW menilai publik seharusnya fokus pada perkara ini, bukan terhadap pribadinya. Di tempat yang sama, Denny Indrayana, yang juga menjadi kuasa hukum bagi Mardani, meminta publik tidak mempermasalahkan latar BW.
"Jadi isunya jangan soal saya, isunya ada investasi bisnis transaksi bisnis dan pertumbuhan ekonomi yang dipertaruhkan dan itu untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Saya ini apa sih," kata BW.
"Kalau soal TGUPP itu kan pernah hadir di pilpres. Saya juga sama Mas BW kalau itu menjadi masalah tentu itu menjadi bagian dari pertimbangan hakim MK juga. Bahwasanya kemudian pihak kuasa hukum Pak Jokowi-Ma'ruf bahkan hakim MK tak persoalkan berarti itu hanya wacana publik bukan isu hukum," imbuh Denny di tempat yang sama.
