.webp)
Sekretaris Fraksi Partai Golkar di MPR Ferdiansyah menegaskan Kurikulum Merdeka tidak boleh dipaksakan. Menurutnya, masih banyak pemangku kepentingan atau pihak terkait yang masih gamang atau bingung terhadap rencana kurikulum tersebut.
"Sehingga Kurikulum Merdeka ini tidak boleh dipaksakan dan diimplementasikan. Bila dipaksakan hal demikian tidak baik, tidak elok," ujar Ferdiansyah dalam keterangannya, Senin (18/7/2022).
Hal ini ia sampaikan dalam diskusi Ngopi Seksi yang mengangkat tema 'Wajibkah Kurikulum Merdeka Diimplementasikan pada Tahun Ajaran Baru?', Minggu (17/7). Dalam kesempatan tersebut, Ferdiansyah menyebut banyak catatan mengapa implementasi Kurikulum Merdeka tidak boleh dipaksakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karenanya, anggota Komisi X DPR RI ini mengimbau kepada semua pihak agar melaporkan kepada Komisi X apabila ada tindakan yang sifatnya memaksakan sesuatu dalam dunia pendidikan.
"DPR yang akan mengawasi," tegasnya.
Ferdiansyah menjelaskan langkah tersebut berdasarkan kesepakatan rapat yang digelar di DPR. Keputusan ini diambil lantaran DPR sudah tahu kondisi di lapangan serta memperoleh informasi saat rapat dengar pendapat umum dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.
"Juga berdasarkan informasi dan temuan di lapangan," ungkapnya.
Oleh karena itu, DPR menetapkan implementasi Kurikulum Merdeka tidak boleh dipaksakan di tahun ajaran baru.
Ferdiansyah menuturkan klasifikasi Kurikulum Merdeka terbagi menjadi 3. Klasifikasi yang ada ini diakuinya masih membuat sejumlah pemangku kepentingan kebingungan. Karena itu, ia meminta masalah ini segera diklarifikasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek.
"Supaya tidak menimbulkan kegaduhan," tuturnya.
Ia menambahkan bahan ajar bagi siswa dan guru juga telat sampai dan belum sempurna.
Ferdiansyah mengatakan dirinya tidak alergi dengan yang namanya perubahan. Namun, ia menegaskan perubahan yang dilakukan harus dipersiapkan dengan baik terlebih dahulu. Menurutnya, hal ini sangatlah penting agar guru dan siswa tidak menjadi korban.
"Korban mungkin tidak terlihat sekarang tetapi akan terlihat pada masa yang akan datang," ucapnya.
Ia juga mengingatkan perubahan kurikulum harus dilakukan secara matang, perlahan tapi pasti dengan tingkat presisi yang lebih baik.
"Perubahan kurikulum tidak bisa dilakukan cepat-cepat," imbuhnya.
Kurikulum Merdeka, lanjut Ferdiansyah, juga membutuhkan anggaran yang hingga saat ini belum terjawab. Ia menegaskan bila kurikulum ini hendak diimplementasikan, maka harus mendapat anggaran yang sesuai.
"Bila anggaran tidak sesuai membuat gagal," katanya.
Ia pun menekankan agar kebijakan ini jangan sampai terkesan tidak transparan dan akuntabel. Karenanya, Ferdiansyah mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengawasi dan menyampaikan masalah ini secara objektif agar kebijakan di bidang edukasi dilakukan dengan persiapan dan kesiapan.
"Yuk kita sama-sama mengawasi implementasi Kurikulum Merdeka supaya tidak timbul sesal di saat ini dan masa yang akan datang," pungkasnya.
Diskusi ini turut menghadirkan Ketua MGMP PPKn Kota Bandung Dr. Ida Rohayani, Psikolog Pendidikan Karina Adistiana, Ketua Umum Matematika Nusantara Moch Fatkoer Rohman, Pakar Pendidikan Lingkungan Hidup Aulia Wijiasih dan Pendiri Ikatan Guru Indonesia Ahmad Rizali.
Lihat juga video 'Pasar Tenaga Kerja Alami Perubahan, Jokowi Dorong Perubahan Studi-Kurikulum':
