.webp)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan program Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek harus digaungkan. Namun sejumlah penyesuaian dengan perkembangan kondisi pandemi yang sedang dihadapi saat ini perlu juga dilakukan.
Menurut wanita yang akrab disapa Rerie ini, gagasan dan gerakan Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kemendikbudristek sebaiknya melakukan refocusing terhadap beberapa isu antara lain infrastruktur dan teknologi; kebijakan, prosedur dan pendanaan; kepemimpinan, masyarakat dan budaya serta Kurikulum, pedagogi dan asesmen.
"Refocusing sejumlah isu itu dimaksudkan untuk melihat kebutuhan masing-masing ranah yang harus disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 yang belum sepenuhnya bisa ditangani," kata Rerie dalam keterangannya, Selasa (4/5/2021).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini disampaikan Rerie saat menjadi narasumber dalam Diskusi Empat Pilar MPR RI bertema Hardiknas dan Tantangan Merdeka Belajar di Tengah Pandemi, yang digelar Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR RI, Senin, (3/5), kemarin.
Lebih lanjut, menurut anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu empat fokus program merdeka belajar harus segera mendapat prioritas, terutama dalam mendorong proses belajar yang produktif dan berkesinambungan.
Ia menuturkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), harus secepatnya membuat kategori proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) berdasarkan beberapa klasifikasi, seperti daerah mana saja yang memiliki infrastruktur dan teknologi paling kuat, sedang dan lemah dalam hal jaringan.
"Secara umum, masalah yang dihadapi sektor pendidikan nasional saat ini terkait faktor geografis, tata kelola dan regulasi di masa pandemi ini. Sehingga, kita harus menemukan cara-cara baru untuk menentukan proses pembelajaran yang tepat dalam kondisi pandemi ini," imbuh Rerie.
Karena sektor pendidikan, lanjut Rerie, termasuk sektor yang paling terdampak saat ini yaitu sekitar 60 juta pelajar terpaksa melakukan pembelajaran jarak jauh.
"Kondisi tersebut, sudah berjalan lebih dari satu tahun dan kita menghadapi ancaman learning loss, karena pengetahuan yang sudah dikuasai para pelajar hilang karena pola belajar yang berubah," ujar Rerie.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Syaiful Huda berpendapat situasi pandemi COVID-19 membuka mata setiap orang tentang dunia pendidikan yang masih banyak menghadapi masalah.
"Sekolah di Tanah Air, masih menghadapi soal sanitasi, akses internet, akses siaran TV dan kelengkapan sarana. Dengan terungkapnya sejumlah kondisi riil sektor pendidikan nasional kita, para pemangku kepentingan seharusnya bisa membuat program yang lebih tepat sasaran," tuturnya.
Di sisi lain Pengamat Pendidikan, Indra Charismiadji berpendapat, learning loss sebenarnya sudah terjadi sebelum pandemi COVID-19. Ia pun mengutip data dari Bank Dunia yang mengungkapkan anak Indonesia dinilai buta huruf secara fungsional, artinya bisa membaca tetapi tidak memahami apa yang dibacanya.
"Kemampuan membaca anak Indonesia terbilang rendah jika dibandingkan dengan sejumlah negara di dunia," ungkapnya.
Indra berharap, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi mampu membawa generasi penerus bangsa melek literasi digital, budaya dan ilmu pengetahuan.
(prf/ega)
