Wagub DKI Harap Polemik Pergantian Nama Jalan Tak Berujung Pansus DPRD

ADVERTISEMENT

Wagub DKI Harap Polemik Pergantian Nama Jalan Tak Berujung Pansus DPRD

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Jumat, 15 Jul 2022 12:03 WIB
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria
Ahmad Riza Patria (Nahda/detikcom)
Jakarta -

DPRD DKI Jakarta berencana membentuk panitia khusus (pansus) buntut polemik pergantian nama jalan menjadi nama tokoh Betawi. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria memandang banyak cara lain untuk menyelesaikan polemik itu selain membentuk pansus.

"Tidak selalu harus berujung pada pansus. Banyak cara kita untuk dapat menyelesaikan masalah," kata Riza kepada wartawan, Jumat (15/7/2022).

Meski begitu, Riza mengatakan pembentukan pansus DPRD DKI Jakarta menjadi kewenangan anggota Dewan. Namun Riza berharap polemik pergantian nama jalan itu bisa dibahas melalui diskusi.

"Kami berharap setiap ada perbedaan pendapat eksekutif dengan Dewan bisa dibahas dan didiskusikan bersama," ujarnya.

Politikus Gerindra itu menekankan perubahan nama jalan menjadi nama-nama tokoh Betawi dilakukan untuk kepentingan bersama. Dia mengatakan pergantian nama jalan bukan hanya untuk pemerintah semata.

"Setiap kebijakan yang dibuat Pemprov untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan Pemprov," ujarnya.

Sebelumnya, polemik pergantian nama jalan di Jakarta menggunakan nama tokoh Betawi belum berhenti. DPRD DKI Jakarta berencana membentuk pansus.

"Kita akan membentuk pansus terkait pergantian nama, sesuai usulan dari kawan-kawan. Iya, supaya di kemudian hari tidak terjadi kejadian seperti ini lagi," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono dalam keterangan tertulis, Kamis (14/7).

Pemprov DKI melakukan pergantian nama terhadap 22 ruas jalan di enam wilayah. Tidak semua warga Jakarta menerima perubahan nama jalan itu.

Mujiyono mengaku menerima pengaduan dari masyarakat. Pasalnya, perubahan nama jalan itu membuat warga harus mengubah keterangan alamat di KTP, kartu induk anak (KIA), kartu keluarga (KK), dan dokumen kependudukan lainnya.

Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta itu mengatakan usulan pembentukan pansus itu akan direkomendasikan kepada pimpinan DPRD DKI Jakarta.

"Ini kan baru tahap awal pergantian nama jalan tersebut. Tahap berikutnya katanya akan ada banyak nama jalan yang akan diganti," jelasnya.

Dukungan pembentukan pansus juga disampaikan anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Dia mengatakan kebijakan perubahan nama jalan itu justru merepotkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

"Kita harus cari tahu dulu pangkalnya. Dukcapil ini hanya akibat, itu persoalannya. Makanya tidak tuntas persoalan, jadi persoalan ini yang bisa menuntaskan hanya pansus. Kalau nggak pansus, nggak tuntas," ujar Gembong.

Simak juga 'Anies Ganti Nama Jalan di Jakarta: Ini Tak Selesai di Sini':

[Gambas:Video 20detik]



(taa/haf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT