.webp)
PKS mengusulkan agar Pemprov DKI menyediakan angkot khusus pria dan khusus wanita. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya bakal mempertimbangkan usulan tersebut.
"Usulan itu kami pertimbangkan," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2022).
Riza mengaku menerima usulan serupa saat melakukan inspeksi angkutan kota di Stasiun Tebet kemarin. Dia memandang perlu adanya kajian lanjutan untuk merumuskan langkah pencegahan aksi pelecehan seksual di angkutan umum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ada juga ibu-ibu menyampaikan hal yang sama. Itu juga usulan yang sedang kita kaji bersama, artinya perlu ada ke depan mungkin sedang dipertimbangkan, apakah perlu ada angkot khusus perempuan (ataupun) angkot khusus lelaki. Kita pertimbangkan," ujarnya.
Sebelumnya, PKS menilai rencana pemisahan tempat duduk pria dan wanita di angkot Jakarta tidak efektif mencegah pelecehan seksual. Salah satunya karena angkot memiliki kapasitas penumpang terbatas dibandingkan transportasi umum lainnya.
"Memang ini sesuatu yang bagus, mengurangi, mencegah pelecehan seksual yang terjadi di angkutan publik. Menurut saya, agak sulit kalau dipisahkan dalam satu angkot. Kalau di TransJakarta atau commuter atau di kendaraan yang jumlah penumpang banyak lebih mudah. Tetapi angkot penumpangnya cuma 10-11, sehingga susah," kata Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli kepada wartawan, Kamis (14/7/2022).
Taufik juga menyoroti ketidaksiapan Pemprov DKI dalam merumuskan kebijakan tersebut sampai akhirnya dibatalkan. Menurutnya, lebih efektif apabila disediakan angkot khusus pria dan angkot khusus wanita.
"Ini sebenarnya saya lihat ada kekurangsiapan konsep dari pemisahan penumpang wanita dan pria di angkot. Memang ini sesuatu yang bagus, mengurangi, mencegah pelecehan seksual yang terjadi di angkutan publik," ujarnya.
"Kalau mau dipisahkan lebih baik ada angkot pria dan ada angkot wanita. Jadi satu angkot, bukan satu angkot ada dua gender," sambungnya.
Anggota Komisi B itu juga mengusulkan supaya seluruh angkot di Jakarta masuk ke JakLingko maupun Mikrotrans. Dengan begitu, sopir-sopir angkot bisa memiliki gaji tetap tanpa mengejar setoran.
(taa/isa)
