ADVERTISEMENT

Wagub Jelaskan Beda Respons Pemprov DKI soal Izin ACT dengan Holywings

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Kamis, 14 Jul 2022 20:53 WIB
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria
Wagub DKI Ahmad Riza Patria (Nahda/detikcom)
Jakarta -

Pemprov DKI Jakarta memberikan respons yang berbeda soal izin terkait kasus Holywings dan yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Apa kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria?

"Beda ya, kalau Holywings kan kasusnya sudah tersangka, sudah ditahan. Kesalahannya jelas. Kalau ini kan di kepolisian sendiri masih dalam proses," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (14/7/2022).

Di sisi lain, Riza meyakini ACT tak bisa beraktivitas normal sekalipun izin operasinya belum dicabut. Sebab, ratusan rekening ACT telah diblokir oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"PPATK juga sudah memblokir rekening ya, jadi prinsipnya ACT kan sudah tidak beroperasi lagi sesungguhnya," ujarnya.

Riza kemudian menjelaskan Pemprov DKI menerbitkan izin operasi yayasan ACT, sedangkan izin pengumpulan uang dan barang (PUB) diterbitkan oleh Kementerian Sosial. Saat ini, pihaknya menunggu Dinas Sosial memberikan rekomendasi pencabutan izin operasi kepada PTSP.

"Kita sambil tunggu. Pemprov sendiri sedang mengevaluasi dan menunggu rekomendasi untuk segera dicabut," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Pemprov DKI tengah mengevaluasi izin operasi yayasan ACT. Izin yang diterbitkan berupa tanda daftar yayasan sosial serta izin kegiatan.

"Iya diterbitkan oleh PTSP berupa tanda daftar yayasan sosial dan izin kegiatan yayasan," kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Benni Aguscandra saat dimintai konfirmasi, Rabu (6/7/2022) malam.

Benny mengatakan pihaknya tengah mengevaluasi izin operasi ACT. Proses evaluasi, kata dia, dilakukan bersama Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta serta SKPD terkait lainnya.

"Proses evaluasi oleh SKPD terkait. Sedang kami koordinasikan dengan SKPD terkait. (Dinsos) salah satunya," ujarnya.

Dilihat detikcom, Rabu (6/7/2022), informasi itu tertuang dalam situs resmi ACT di act.id. Disebutkan, Yayasan ACT memiliki izin kegiatan beroperasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui surat nomor 155/F.3/31.74.04.1003/-1.848/e/2019. Izin kegiatan operasi ACT itu disebut berlaku hingga 25 Februari 2024.

Di sisi lain, beberapa waktu lalu Pemprov DKi mencabut izin usaha 13 outlet Holywings serta melakukan penyegelan usai heboh promosi minuman keras gratis bagi pelanggan bernama Muhammad atau Maria. Polisi bahkan menetapkan enam orang sebagai tersangka dugaan penistaan agama.

Lihat juga video 'Bareskrim Kembali Periksa Eks Presiden ACT Hari Ini':

[Gambas:Video 20detik]



(taa/isa)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT