Pelapor Gugat Praperadilan KPK, Minta Dugaan Gratifikasi Suharso Diusut

ADVERTISEMENT

Pelapor Gugat Praperadilan KPK, Minta Dugaan Gratifikasi Suharso Diusut

Wilda Hayatun Nufus - detikNews
Kamis, 14 Jul 2022 11:28 WIB
Caucasian woman holding gavel
Ilustrasi pengadilan (Foto: Getty Images/iStockphoto/Tolimir)

KPK juga menghormati langkan Nizar Dahlan mengajukan gugatan praperadilan. Namun, sebut Ali, KPK belum paham dasar Nizar Dahlan mengajukan praperadilan.

"Namun kami juga hormati jika ada pihak yang mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan, meskipun secara normatif kami belum memahami apa yang jadi dasar diajukannya permohonan dimaksud, karena wewenang dan objek praperadilan sesungguhnya telah diatur jelas dalam hukum acara pidana," tutur Ali Fikri.

Dia mengatakan KPK juga tidak mau buru-buru menentukan langkah apa yang akan diambil dalam merespons praperadilan Nizar Dahlan. KPK masih menunggu pemberitahuan resmi dari PN Jaksel terkait gugatan praperadilan dimaksud.

Pembelaan PPP

Seperti diketahui, Suharso Monoarfa dilaporkan ke KPK oleh Nizar Dahlan karena dugaan gratifikasi berupa fasilitas pesawat jet. PPP menganggap laporan Nizar Dahlan mengada-ada.

"Laporan gratifikasi yang dilakukan Saudara Nizar Dahlan itu mengada-ada dan menunjukkan yang bersangkutan tidak paham tentang ketentuan gratifikasi yang patut dilaporkan kepada KPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan, Jumat (6/11/2020).

Laporan gratifikasi atas Suharso diketahui terkait dengan bantuan carter pesawat jet pribadi dalam kegiatan kunjungan ke Medan dan Aceh pada Oktober 2020. Arsul menjelaskan penggunaan jet pribadi itu bukanlah suatu gratifikasi karena tak terkait dengan jabatan Suharso sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

"Apa yang dilaporkan tersebut sepanjang yang menyangkut penggunaan pesawat udara oleh kami sebagai pengurus PPP bukanlah gratifikasi seperti dimaksud Pasal 12 B UU Tipikor di atas atas dasar beberapa hal. Pertama, pesawat yang kami tumpangi dalam kapasitas kami sebagai pengurus PPP, tidak ada hubungannya dengan jabatan sebagai menteri atau anggota DPR," jelas Arsul.


(whn/haf)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT