ADVERTISEMENT

Dewas Didesak Teruskan Dugaan Suap Lili ke Aparat Lain, Ini Respons KPK

Nahda Rizki Utami - detikNews
Rabu, 13 Jul 2022 10:48 WIB
Plt Jubir KPK Ali Fikri (Hanafi-detikcom)
Plt Jubir KPK Ali Fikri (Hanafi/detikcom)
Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Dewas KPK meneruskan bukti ke aparat penegak hukum jika ada dugaan suap atau gratifikasi yang diterima Lili Pintauli Siregar. KPK menjelaskan soal wewenang dan tugas dari Dewas KPK.

"Perlu kami luruskan, ranah tugas Dewas sudah sangat jelas yaitu bukan masalah dugaan pidana yang dilakukan insan KPK, namun dugaan pelanggaran etik," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (13/7/2022).

Ali menjelaskan, sesuai dengan aturan yang berlaku, Dewas KPK bertugas menyelenggarakan sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik. Dia menyebut, ketika terperiksa sudah mundur sebagai pimpinan KPK, terperiksa bukan lagi menjadi subjek di persidangan.

"Sesuai kewenangan UU KPK Pasal 37 B huruf ayat 1 huruf e Dewas KPK bertugas menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK," jelas Ali.

"Ketika sudah mundur sebagai pimpinan KPK maka terperiksa bukan lagi menjadi subjek persidangan dimaksud," sambungnya.

Atas dasar aturan tersebut juga, persidangan dapat dilakukan jika terperiksa masih berstatus sebagai pegawai ataupun pimpinan KPK. "Dugaan perbuatan dilakukan pasti pada saat terperiksa sebagai bagian dari KPK," ucap Ali.

"Namun sesuai ketentuan pasal dimaksud sangat jelas bahwa ketika dilakukan persidangan terperiksa haruslah masih berstatus sebagai insan KPK. Baik itu pegawai, pimpinan, ataupun dewas itu sendiri," tambahnya.

Lebih lanjut, Ali berharap Dewas KPK tidak melanggar aturan hukum jika tetap melanjutkan sidang etik meskipun terperiksa sudah bukan sebagai pegawai ataupun pimpinan KPK. Dia meminta untuk tidak ada pihak-pihak yang salah memahami tugas Dewas KPK.

"Kami berharap tidak ada lagi pihak-pihak yang salah memahami tugas Dewas yang secara normatif sesungguhnya sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang," sebut Ali.

"Jangan sampai justru penegakan etik oleh Dewas menabrak norma hukum jika tetap melanjutkan sidang etik padahal yang bersangkutan tidak memenuhi unsur subjek persidangan karena sudah bukan lagi berstatus insan komisi," tambahnya.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT