Babak Baru UMP Jakarta Usai PTUN Batalkan Kenaikan dari Anies

ADVERTISEMENT

Babak Baru UMP Jakarta Usai PTUN Batalkan Kenaikan dari Anies

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 13 Jul 2022 08:04 WIB
Anies Baswedan
Anies Baswedan (Tiara Aliya/detikcom)
Jakarta -

Sengkarut revisi upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta memasuki babak baru. Terkini, gugatan atas revisi UMP yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berujung hukuman untuk diturunkan kembali.

Dirangkum detikcom, Selasa (12/7/2022), UMP yang direvisi adalah yang diumumkan Anies pada November 2021. Saat itu kenaikan UMP DKI hanya 0,85 persen atau Rp 37.749 menjadi Rp 4.453.935,536.

"Jadi, sudah ditetapkan besaran upah minimum provinsi DKI Jakarta pada 2022 sebesar Rp 4.453.935,536 (empat juta empat ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima lima ratus tiga puluh enam rupiah)," ujar Anies dikutip dari siaran pers PPID DKI Jakarta, Senin (22/11/2021).

Saat itu, Anies menjelaskan besaran UMP tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, kenaikan UMP tersebut mengacu pada Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.

Buruh Protes Kenaikan UMP Rp 37 Ribu

Massa buruh kemudian melakukan aksi di kantor Anies. Massa menuntut Anies membatalkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang hanya Rp 37 ribu.

"Secara tegas kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam waktu 3x24 jam, kami, buruh DKI, meminta Bapak Gubernur mengubah atau mencabut SK Gubernur tentang UMP yang telah dikeluarkan. Setelah 3x24 jam harus dibuat SK baru tentang kenaikan UMP Jakarta tahun 2022 sebesar 4-5 persen," ujar Presiden KSPI Said Iqbal melalui pengeras suara, Kamis (25/11/2021).

Demo buruh menolak kenaikan UMP DKI Rp 37 ribu terjadi beberapa kali. Pada Senin (29/11/2021), massa buruh kembali turun aksi dengan permintaan adanya kenaikan UMP sebesar 7-10 persen dari UMP sebelumnya.

Anies Surati Kemenaker

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantas menyurati Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk meninjau ulang formula penetapan UMP 2022 di Ibu Kota. Anies menilai formula yang sudah ditetapkan tidak cocok.

"Saya memang terbiasa menyelesaikan masalah, bukan umbar masalah. Kita bersurat pada Kemenaker, formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Karena itu, kita mengirimkan surat sesuai prosedur bahwa formulanya harus memberikan rasa keadilan. Jadi itu sudah kami kirimkan dan sudah fase pembahasan. Kita ingin di Jakarta, baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan," ujar Anies saat menemui massa buruh di Balai Kota, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Sementara itu, surat yang dikirimkan Anies ke Menaker meminta agar formula penetapan UMP DKI ditinjau ulang. Surat itu dikirim Anies per 22 November 2021.

"Kenaikan yang hanya sebesar Rp 38 ribu ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak memenuhi asas keadilan, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari inflasi DKI Jakarta sebesar 1,14 persen," demikian isi salah satu poin surat Anies tersebut.

Dalam surat itu juga dijelaskan tidak semua sektor mengalami penurunan akibat pandemi Corona. Justru menurut Anies, ada sektor yang meningkat.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:

Simak Video: Apindo Menang Gugatan, Anies Dihukum Turunkan UMP DKI Jadi Rp 4,5 Juta

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT