PTUN Hukum Anies Turunkan UMP Jadi Rp 4,5 Juta, Wagub DKI: Kami Evaluasi

ADVERTISEMENT

PTUN Hukum Anies Turunkan UMP Jadi Rp 4,5 Juta, Wagub DKI: Kami Evaluasi

Tiara Aliya Azzahra - detikNews
Selasa, 12 Jul 2022 16:47 WIB
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria
Foto: Nahda/detikcom
Jakarta -

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan permohonan pengusaha untuk menurunkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dari Rp 4,6 juta menjadi Rp 4,5 juta. Pemprov DKI Jakarta bakal mempelajari hasil putusan itu untuk menentukan sikap.

"Kita sedang evaluasi. Kita kaji. Nanti kita sampaikan. Itu kan keputusan akan kita pelajari, kita kaji. Apakah kita banding, atau cukupkan sampai situ. Sedang kita pelajari," kata Wagub DKI Ahmad Riza Patria di DPRD DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2022).

Riza berjanji bakal menyampaikan sikap Pemprov DKI dalam waktu dekat. Prinsipnya, keputusan yang dipilih merupakan jalan terbaik.

"Segera kita umumkan, kita sampaikan yang terbaik. Pemprov DKI Jakarta bakal mengkaji hasil putusan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, PTUN Jakarta menghukum Gubernur Anies Baswedan untuk menurunkan UMP DKI Jakarta, yaitu dari Rp 4,6 juta menjadi Rp 4,5 juta.

Kasus bermula saat Anies mengeluarkan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021. SK itu menyebutkan UMP DKI Jakarta 2022 sebesar Rp 4.641.854.

SK itu tidak diterima oleh sejumlah pihak, salah satunya DPP Apindo DKI Jakarta. Gugatan pun dilayangkan ke PTUN Jakarta dan dikabulkan.

"Menyatakan Batal Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi tahun 2022 tanggal 16 Desember 2021. Mewajibkan kepada Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 berdasar Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Buruh Nomor: I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 2021 sebesar Rp 4.573.845," demikian bunyi putusan PTUN Jakarta yang didapat detikcom, Selasa (12/7/2022).

Duduk sebagai ketua majelis ialah Eko Yulianto dengan anggota Elfiany dan Novi Dewi Cahyati. Majelis menyatakan sekalipun kewajiban menerbitkan kembali Keputusan baru tidak dituntut oleh penggugat, tapi pengadilan mewajibkan tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai Upah Minimum Provinsi Tahun 2022.

Simak Video 'Apindo Menang Gugatan, Anies Dihukum Turunkan UMP DKI Jadi Rp 4,5 Juta':

[Gambas:Video 20detik]

(taa/idn)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT