Ketua Komnas Perlindungan Anak (PA), Arist Merdeka Sirait, menyampaikan optimismenya pada rencana pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di tingkat Bareskrim Polri. Komnas PA mengatakan saran pembentukan Direktorat PPA sudah disampaikan pihaknya sejak lima tahun lalu, dan baru ditindaklanjuti oleh Pimpinan Polri saat ini, yakni Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Saya optimislah untuk sesegera mungkin, setelah perayaan ini, akan terjadi dari Kementerian PAN RB misalnya merespon pembentukan direktorat ini. Kita tak mengada-ada kalau hal itu kami sudah sampaikan dari zaman Pak Tito (Tito Karnavian), lalu disambut saat program prioritas Presisi Pak Listyo Sigit," kata Arist kepada wartawan pada Selasa (5/7/2022).
Arist mengapresiasi dimasukkannya isu perlindungan perempuan dan anak dalam program prioritas Kapolri. Dia pun mendorong jajaran Polri di daerah mengimplementasikan dengan tepat program prioritas Kapolri tersebut.
"Dalam program Presisi (yang digagas) Kapolri, itu kan ada poin untuk memberikan perhatian kepada kasus-kasus kekerasan anak dan perempuan. Itu kan harus diimplementasikan di setiap polres yang ada, fasilitas atau tenaga yang ada di unit PPA," ucap Arist.
Arist mengakui saat ini komunikasi kepolisian dengan Komnas PA sangat baik, terutama saat pihaknya hadir dan mendampingi anak-anak korban kekerasan. "Sangat baik, ketika semisalnya berkoordinasi dengan polres-polres di seluruh Indonesia. Kehadiran kita direspons karena kita turut membantu para penyidik," sambung Arist.
Meski demikian, Arist mengungkapkan belum semua jajaran Polri memberikan penanganan yang responsif dan tepat terhadap kasus yang melibtakna perempuan dan anak. Dia lalu menyoroti kinerja satuan di tingkat polsek.
"Poin perlindungan perempuan dan anak pada program Presisi belum berjalan secara merata sesuai harapan anak dan perempuan Indonesia. Fakta masih banyak aparat penegak hukum, apalagi di daerah-daerah pinggiran, timur Indonesia yang perhatian tindak lanjut terhadap kasus-kasus kejahatan anak dan perempuan kurang," ungkap Arist.
"Kalau di kota-kota besar sudah berjalan efektif. Tapi kalau di ujung Indonesia masih belum merata," sambung Arist.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
(aud/fjp)