Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR atas dugaan pelanggaran kode etik terkait persoalan rekomendasi panitia kerja (panja) vaksin Komisi IX DPR ke Kementerian Kesehatan. Cak Imin dilaporkan oleh Relawan Indonesia Bersatu (RIB).
"Menurut Sekretariat MKD memang hari ini ada surat pengaduan dari Relawan Indonesia Bersatu (RIB) yang mengadukan Bapak Muhaimin Iskandar atas dugaan pelanggaran kode etik terhadap persoalan rekomendasi Panja Vaksin DPR RI Komisi IX ke Kementerian Kesehatan RI," kata Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman saat dihubungi, Rabu (6/7/2022).
Habiburokhman mengatakan pihaknya akan memeriksa kelengkapan berkas aduan terlebih dahulu. Selain itu, lanjut dia, MKD akan mengecek syarat formil pengaduan dahulu sebelum melanjutkan pada pembahasan substansial aduan.
"Kami akan memeriksa kelengkapan syarat-syarat formil aduan ini dalam waktu 14 hari ke depan. Kalau syarat formil terpenuhi baru kami bisa rapat membahas substansi aduan," ucap Waketum Gerindra itu.
PKB Buka Suara
PKB kemudian buka suara terkait pelaporan terhadap Cak Imin. Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai tak ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Cak Imin.
"Nggak ada pelanggaran kode etik. Kalau orang dari luar kan pasti ada muatan lain terkait persaingan bisnis atau tujuan apa dan kirim aduan ke MKD, nggak masalah dan nggak dilarang," ujar Cucun kepada detikcom.
Cucun mempersilakan MKD mengecek alur surat rekomendasi yang disampaikan oleh Panja Vaksin di Komisi IX kepada pimpinan DPR. Dalam rekomendasi itu, panja vaksin memohon pimpinan DPR meminta BPK melakukan pemeriksaan investigatif terhadap Kemenkes dan Badan POM RI.
Simak juga video 'Epidemiolog Dukung Vaksin Booster Jadi Syarat Masuk Area Publik':
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:
