Mahkamah Konstitusi (MK) berkali-kali menerima gugatan uji materiil atau judicial review terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Yang terbaru, MK akan menentukan permohonan judicial review dari Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.
Judicial review Yusril dan La Nyalla soal presidential threshold akan ditentukan pada Kamis (7/7/2022). MK akan memutuskan terkait permohonan judicial review aturan presidential threshold yang ada di UU Pemilu.
Berdasarkan website MK, Rabu (6/7/2022), berikut daftar jadwal putusan yang akan dibacakan esok:
Perkara Nomor 52/PUU-XX/2022
Pemohon:
Aa La Nyalla Mahmud Mattalitti
Nono Sampono
Dr. H. Mahyudin ST. MM.
Sultan Baktiar
Prof. Dr Yusril Ihza Mahendra
Afriansyah Noor
Selain itu, MK juga akan memutuskan permohonan dari jajaran Partai Gelora yakni Anis Matta hingga Fahri Hamzah.
Perkara 35/PUU-XX/2022
Pemohon:
Muhammad Anis Matta (Ketum Partai Gelora)
Mahfuz Sidik
Fahri Hamzah, S.E
Para pemohon di atas meminta agar MK menghapus aturan presidential threshold 20 persen menjadi 0 persen. Alasannya agar setiap parpol bisa mengajukan capres.
Ternyata permohonan gugatan presidential threshold sudah berkali-kali diajukan banyak pihak. Namun sampai saat ini, MK tidak pernah berubah pikiran untuk menolak banyak gugatan tersebut. Untuk informasi, presidential threshold merupakan angka persentase seseorang bisa menjadi calon presiden.
Berikut ini deretan pihak yang pernah menggugat presidential threshold:
Simak di halaman berikutnya.
Lihat juga Video: Ambang Batas Pencapresan, Kebutuhan atau Kekangan?
