ADVERTISEMENT

48 Tahun Berlalu, Mengapa Larangan Nikah Beda Agama Harus Dipertahankan?

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 05 Jul 2022 16:31 WIB
arsul sani
Arsul Sani (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Hakim konstitusi Suhartoyo dan Daniel Yusmic mempertanyakan relevansi UU Perkawinan yang telah berusia 48 tahun dengan kondisi saat ini. Sebab, pernikahan beda agama masih marak, meski hal itu dilarang.

"Kenapa kok tetap mempertahankan? Karena dalam pandangan kami di DPR, ini terkait juga dengan kesepakatan kita bernegara. Kontrak sosial kita bernegara," kata anggota DPR Arsul Sani yang menjadi kuasa DPR dalam sidang judicial review UU Perkawinan, sebagaimana dikutip risalah sidang dari website MK, Selasa (5/7/2022).

Kontrak sosial tersebut tercermin dalam Sila Pertama Pancasila. Juga dalam Pasal 29 UUD 1945.

"Itu memang berbeda dengan yang ada di negara-negara lain, di mana perspektif tentang sejauh mana negara boleh masuk dalam ruang privasi seseorang, termasuk dalam urusan perkawinan itu berbeda," beber Arsul Sani, yang juga Wakil Ketua MPR.

Arsul Sani menegaskan belum ada satu pun fraksi di DPR yang terpikirkan untuk mengubah UU Perkawinan terkait pernikahan beda agama.

"Lalu, bagaimana jalan keluarnya? Saya kira jalan keluarnya memang yang ini harus kita pikirkan bersama‐sama karena ini masalah sensitif, ya. Artinya, kalau kemudian politik hukum berubah yang menimbulkan gelombang pertentangan dari masyarakat. Sebagian atau bahkan mayoritas masyarakat kita akan menyampaikan bahwa kita-kita ini yang ada di lembaga institusi negara pembentuk undang-undang, ini bisa disebut juga sebagai telah melanggar kesepakatan bernegara kita ketika negara," Arsul menegaskan.

Sebelumnya, hakim konstitusi Daniel Yusmic menggarisbawahi pada kenyataannya nikah beda agama tersebut terjadi di Indonesia. Pemerintah diminta memberi solusi.

"Jalan tengahnya seperti apa?" tanya Daniel tegas.

Daniel Yusmic dan Suhartoyo resmi dilantik menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Proses pelantikan itu disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).Daniel Yusmic dan Suhartoyo resmi dilantik menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Proses pelantikan itu disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Rengga Sancaya/detikcom)

Adapun hakim konstitusi Suhartoyo mempertanyakan relevansi larangan pernikahan beda agama di UU Perkawinan. Sebab, UU itu telah berusia puluhan tahun sehingga konstektualnya bisa saja dikaji lagi.

"Sebenarnya Undang‐Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini, ini kan sudah hampir 40 lebih tahun," kata Suhartoyo.

Suhartoyo menggarisbawahi keterangan DPR yang disampaikan Arsul Sani. Diterangkan Arsul Sani bila larangan itu sudah menjadi perdebatan saat lahirnya UU Perkawinan itu.

"Nah, persoalan yang muncul kemudian, memang dalam konteks kekinian, Pak Arsul dan Pak Dirjen, ini kan sudah berbeda dengan tahun 1974. Apakah tetap statis seperti 1973 ataukah sudah ada konteks kekinian yang sebenarnya juga menjadi bahan kajian bersama ketika akan dilakukan perubahan Undang‐Undang Nomor 174 itu, Pak Arsul?" tanya Suhartoyo.

Simak Video 'PN Surabaya Sahkan Nikah Beda Agama, Ma'ruf Amin: Tidak Boleh':

[Gambas:Video 20detik]





ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT