ADVERTISEMENT

DPR: Larangan Nikah Beda Agama Tidak Melanggar HAM

Andi Saputra - detikNews
Selasa, 05 Jul 2022 10:40 WIB
arsul sani
Arsul Sani (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

DPR menyatakan tegas larangan nikah beda agama di UU Perkawinan tidak melanggar HAM. Hal itu disampaikan dalam keterangan resmi untuk judicial review UU Nomor 1 Tahun 1974 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sidang judicial review itu diajukan oleh warga Papua, Ramos Petege, yang mengaku gagal menikahi kekasihnya yang muslim karena terhambat UU Perkawinan. Menurut Ramos Petege, aturan itu bertentangan dengan Pasal 10 Undang‐Undang HAM yang berbunyi:

Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
Pasal 10
(1)Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas permohonan itu, DPR menampik tudingan pelanggaran HAM di kasus a quo.

"DPR ingin menyampaikan bahwa negara tidak melarang orang untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan kehendak bebasnya, tetapi negara hanya mencatatkan perkawinan yang sah sesuai dengan agama yang dianutnya," demikian sikap resmi DPR yang disampaikan Anggota DPR Arsul Sani yang dikutip risalah sidang dari website MK, Selasa (5/7/2022).

Wakil Ketua MPR itu juga menegaskan negara tidak melakukan paksaan, penipuan, ataupun tekanan apa pun kepada calon mempelai untuk menganut agama dan kepercayaan yang sama dengan agama pasangannya.

"Sehingga tidak terdapat satu pun hak asasi manusia yang dilanggar," beber Arsul Sani, yang juga politikus PPP.

DPR juga ingin menerangkan bahwa dalil Ramos Petege justru menunjukkan Ramos Petege kurang memahami esensi dari permohonan a quo. Sebab disharmonisasi UU bukan diuji ke MK.

"Selain itu, dalam mempertaruhkan permasalahan dengan Undang‐Undang HAM, Pemohon seharusnya memahami Undang‐Undang HAM secara keseluruhan karena pengaturan mengenai perkawinan dalam Undang‐Undang HAM tidak hanya diatur dalam Pasal 10 saja, melainkan juga diatur dalam pasal‐pasal lainnya, seperti Pasal 50 UU HAM," urai Arsul Sani.

Pasal 50 yang dimaksud berbunyi:

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Selain itu, Arsul Sani menegaskan pengaturan itu adalah hasil kesepakatan politik hukum yang harus dipertahankan. Meski sudah berusia 40 tahun lebih. Oleh sebab itu, Arsul Sani mewakili DPR meminta tegas agar MK menolak judicial review itu.

"Menyatakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f Undang‐Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang‐Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat," kata Arsul Sani.

Dalam sidang itu, hakim konstitusi Daniel Yusmic tidak mempermasalahkan adanya larangan nikah beda agama di UU Perkawinan. Meski demikian, Daniel menggarisbawahi pada kenyataannya nikah beda agama tersebut terjadi di Indonesia. Pemerintah diminta memberi solusi.

"Sebenarnya kami minta untuk dari Pihak Dirjen Dukcapil, ya, bagian dari Pemerintah, untuk daftar selama ini perkawinan antaragama yang terjadi di Indonesia. Supaya bisa tadi yang disampaikannya oleh Yang Mulia Suhartoyo, jalan tengahnya seperti apa?" tanya Daniel tegas.

Simak Video: PN Surabaya Sahkan Nikah Beda Agama, Ma'ruf Amin: Tidak Boleh

[Gambas:Video 20detik]




(asp/dnu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT