ADVERTISEMENT

Pimpinan DPR Minta Komisi III Turun Tangan Terkait Polemik ACT

Eva Safitri - detikNews
Selasa, 05 Jul 2022 14:24 WIB
Jakarta -

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi polemik Aksi Cepat Tanggap (ACT) terkait dugaan penyimpangan dana donasi. Dasco meminta polemik itu diusut tuntas.

Polemik terkait ACT muncul setelah majalah Tempo memuat laporan 'Kantong Bocor Dana Umat'. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku sudah menemukan indikasi penyimpangan dana ACT, polisi pun sudah melakukan penyelidikan.

"Tidak cuma ACT, kalau ada penyelewengan dana umat tentu kita prihatin dan harus diusut tuntas, karena yang menyumbang itu berharap dana digunakan semaksimal-maksimalnya untuk kepentingan yang memerlukan," kata Dasco kepada wartawan, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Dasco mendesak penegak hukum bertindak tegas. Di samping penyelidikan, Dasco meminta masyarakat tak berspekulasi.

"Oleh karena itu, kami mendesak aparat hukum untuk melakukan tindakan tegas terhadap dugaan penyelewengan dana umat ini. Kepada masyarakat luas sudah cukup jangan terlalu berspekulasi, serahkan saja kepada aparat penegak hukum, kepada aparat hukum kita minta diusut saya tuntas tuntasnya," ujarnya.

"Kepada komisi teknis dalam hal ini Komisi Hukum, Komisi III untuk ikut mengawasi jalannya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian," kata Dasco.

Ketua Harian DPP Gerindra ini juga menyarankan keuangan ACT diaudit. Terkait perlunya dibubarkan atau tidak, Dasco menyerahkan hal itu pada hasil penyelidikan.

"Itu kemudian akan secara otomatis apabila ada dugaan penyelewengan ke arah sana, tentunya kepolisian akan meminta diaudit dan bekerja sama dengan PPATK untuk membuktikan apakah dugaan tersebut benar atau tidak," ucap Dasco.

"Masalah dibubarkan atau tidak dibubarkan tergantung hasil penyelidikan," lanjutnya.

ACT Minta Maaf

ACT meminta maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat. ACT menyadari ada masyarakat yang tidak senang atas polemik soal donasi.

"Permohonan maaf yang luar biasa sebesar-besarnya kepada masyarakat. Mungkin beberapa masyarakat kurang nyaman terhadap pemberitaan yang terjadi saat ini," kata Presiden ACT, Ibnu Khajar, dalam konferensi pers yang digelar di kantor ACT, Jakarta Selatan, Senin (4/7).

Dia kemudian menjelaskan soal kelembagaan ACT. Dia menyebut ACT merupakan lembaga kemanusiaan yang terdaftar di Kementerian Sosial, bukan lembaga amil zakat.

"ACT adalah NGO yang sudah berkiprah di 47 lebih negara supaya ini menjadi kebanggaan bangsa ini. Memiliki entitas sumber daya mewakili bangsa ini mendistribusikan bantuan ke banyak negara. Aksi Cepat Tanggap menjadi penyalur bantuan kebaikan dermawan, sebagai lembaga kemanusiaan yang dipercayai masyarakat melalui program kemanusiaan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan juga emergency. Ini perlu kami sampaikan di awal," ujarnya.

(eva/gbr)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT