.webp)
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menganalisis aliran dana Aksi Cepat Tanggap atau ACT serta melaporkannya ke Densus 88 dan BNPT. Pimpinan Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendukung penuh sinergi BNPT dan PPATK dalam menyelidiki aliran dana ACT.
"PPATK menyebutkan bahwa pihaknya menemukan adanya aliran dana dari ACT yang diduga masuk ke organisasi teroris. Meski sudah dibantah, saya melihat otoritas berwenang, dalam hal ini BNPT terus menelusuri indikasi yang ada. Saya mendukung PPATK dan BNPT untuk bekerja sama secara sinergis demi membongkar berbagai dugaan ini. Jangan sampai kita kecolongan," ujar Sahroni salam keterangannya, Selasa (5/7/2022).
Sahroni meminta BNPT juga berkoordinasi dengan Densus 88 untuk memperkuat segala proses penyelidikan terkait aliran dana ACT. Sahroni mengaku tidak ingin dana umat yang dikumpulkan malah diselewengkan.
"Perlu diingat, kita adalah negara yang menentang penuh aksi terorisme, jadi jangan sampai ada lembaga seperti ACT ini yang membodohi masyarakat dan menyelewengkan dana yang diberikan untuk aksi-aksi organisasi terlarang," kata Sahroni.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sahroni menyebut permasalahan yang menjerat ACT harus disikapi dengan serius. "Harus ditanggapi dengan serius, untuk itu saya meminta kepada BNPT agar turut berkoordinasi juga dengan Densus 88 untuk memperkuat segala proses penyelidikan," katanya.
Bantahan ACT
Presiden ACT Ibnu Khajar membantah adanya aliran dana ke terorisme. Dia mengaku heran terkait isu aliran dana ke terorisme. Ibnu menyebut ACT sering mengundang beberapa kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan sejumlah program filantropinya.
"Dana yang disebut sebagai dana teroris itu dana yang mana? Jadi kalau dialokasikan dana teroris itu dana yang mana? Kami sampaikan ini supaya lebih lugas karena kami tidak pernah berurusan dengan teroris," ujar Ibnu dalam konferensi pers, Senin (4/7).
ACT, lanjut Ibnu, pernah memberikan bantuan ke korban Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Namun hal itu sebagai bentuk kemanusiaan. Ibnu mengatakan penyaluran dana kemanusiaan tidak bisa tebang pilih.
"Lalu soal dana ke Suriah, gini teman-teman, apakah ACT siapkan bantuan kepada pemerintah yang Syiah atau kepada pemberontak yang ISIS? Kami sampaikan kemanusiaan itu tidak boleh menanyakan tentang siapa yang kami bantu, agamanya apa, nggak penting. Jadi yang kami tahu ada orang tua yang sakit, ada anak-anak yang terlantar, korban perang kami terima di pengungsian di Turki, kami berikan bantuan pangan medis, dan kami tidak pernah bertanya mereka Syiah atau ISIS nggak penting buat kami, karena keluarga keluarga ini orang-orang jompo yang perlu kami bantu, mereka korban perang, jadi ini prinsip kemanusiaan, jadi kalau dibawa ke mana-mana kami jujur aja sering bingung, sebenarnya dana yang ke teroris itu dana yang ke mana?" kata Ibnu.
Simak Video: Heboh ACT soal Pengelolaan Dana hingga 'Dipaksa' Buka Suara
