Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengklaim telah melakukan sejumlah perubahan sejak Januari 2022. Perubahan ini disebut dilakukan dalam manajemen, fasilitas hingga budaya kerja.
Presiden ACT Ibnu Khajar mengatakan perubahan ini dilakukan atas kesadaran untuk memperbaiki ACT. Masukan terkait perubahan pun disebut diterima dari seluruh cabang.
"Sejak 11 Januari 2022 tercipta kesadaran kolektif untuk memperbaiki kondisi lembaga. Dengan masukan dari seluruh cabang, kami melakukan evaluasi secara mendasar," ujar Ibnu Khajar dalam konferensi pers, Senin (4/7/2022).
Disebutkan ACT menghadapi dinamika lembaga paskapandemi sejak Januari 2022, sehingga dilakukan restrukturisasi organisasi. Selain melakukan penggantian Ketua Pembina ACT, dengan 78 cabang di Indonesia, serta 3 representative di Turki, Palestina dan Jepang, ACT melakukan perombakan kebijakan internal.
Ibnu mengatakan pihaknya juga telah melakukan pengurangan karyawan dengan total saat ini menjadi 1128 orang. Selain itu iya mengaku pihaknya fokus dalam pemenuhan amanah.
"SDM kita saat ini juga dalam kondisi terbaik, tetap fokus dalam pemenuhan amanah yang diberikan ke lembaga. Kita juga telah melakukan penurunan jumlah karyawan untuk peningkatan produktifitas. Pada 2021 lalu, jumlah karyawan kita 1688 orang, sementara Juli 2022, telah dikurangi menjadi 1128 orang," ujar Ibnu.
Ibnu juga mengatakan restrukturisasi yang terjadi berupa penyesuaian masa jabatan pengurus. Jabatan pengurus akan menjadi tiga tahun sedangkan pembina menjadi empat tahun.
Sistem kepemimpinan pun akan diubah menjadi kolektif kolegial dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan kebijakan melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat. Mekanisme ini disebut Ibnu akan diawasi secara ketat oleh Dewan Syariah yang telah dibentuk ACT.
Ibnu juga menjelaskan terkait penyesuaian fasilitas yang didapatkan sejak restrukturisasi Januari lalu. Disebutkan seluruh fasilitas kendaraan Dewan Presidium ACT saat ini adalah Innova, kendaraan tersebut pun disebut tidak melekat pada pribadi.
"Sebelumnya, rata-rata biaya operasional termasuk gaji para pimpinan pada tahun 2017 hingga 2021, adalah 13,7 persen. Rasionalisasi pun kami lakukan untuk sejak Januari 2022 lalu. Insyaallah, target kita adalah dana operasional yang bersumber dari donasi adalah sebesar 0 persen pada 2025. Namun tentu perlu ikhtiar dari masyarakat sehingga bisa melakukan distribusi bantuan sebaik-baiknya," kata Ibnu.
Ibnu kembali menegaskan masalah yang sebelumnya terjadi pada ACT telah diselesaikan sejak Januari. Ia menyebut ACT saat ini telah bebenah untuk melakukan pengoptimalan penyaluran dana.
"Semua permasalahan yang sebelumnya terjadi pada tubuh lembaga, telah diselesaikan sejak Januari 2022 lalu, dan saat ini kami telah berbenah untuk mengoptimalkan penyaluran kedermawanan ke para penerima manfaat," pungkas Ibnu.
Kepemimpinan sebelumnya disebut cenderung otoriter, simak halaman selanjutnya
Simak Video 'Heboh ACT soal Pengelolaan Dana hingga 'Dipaksa' Buka Suara':
