.webp)
Tak hanya itu, Riezky juga menyinggung soal program food estate Kementan. Legislator asal Palembang, Sumatera Selatan, itu dari menyebut ada dugaan penyelewengan anggaran negara dalam program food estate di Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan.
"Mohon maaf, saya buka, usulan PSP Rp 800 miliar tahun lalu terkait food estate, masak perlu saya buka di sini, temuan BPK. Ingat ya, rapat ini live. Ini indikasi bahwa ada penyelewengan anggaran di dalam Kementan," kata Riezky.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Barulah kemudian Riezky menyebut pejabat Kementan 'masak mesti diinjak' agar menjalankan rekomendasi anggota Komisi IV DPR.
"Saya itu udah capek, makanya saya datang terlambat, jujur aja. Kalau bahasa orang Sumatera itu bebal. Kita di sini mau memperbaiki, Pak, sama-sama, kita mitra, diomongin baik nggak bisa, dielus nggak bisa, ditampar nggak bisa, masak mesti diinjek," kata Riezky.
Selain itu, legislator yang menamatkan pendidikan S1 di STHB Bandung, Jawa Barat; dan S2 di Universitas Padjajaran ini memberikan poin-poin tentang program Kementan yang dipersoalkan dalam rapat pada 8 Juni itu.
Berikut ini poin-poinnya:
1. Rapat tersebut tujuannya membahas RKA/RKP 2023, di mana seharusnya ada Rincian Output (RO) dari tahun sebelumnya dalam pelaksanaan kegiatan supaya kita bisa memahami program sesuai dengan kebutuhan negara dalam sektor pertanian pada 2023. Dengan kata lain agar programnya sustain.
2. Kondisi wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) sudah di dalam tahap yang harus segera diambil langkah, di mana beberapa waktu lalu kami diinfokan bahwa Kementan sudah ke Brasil dalam rangka mencari vaksinasi (terkonfirmasi di rapat melalui penjelasan Dirjen PKH). Sedangkan pada awal PMK merebak kita sudah mengingatkan untuk segera mengantisipasi yang sudah terjangkit dan mencegah yang belum agar tidak meluas.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
