ADVERTISEMENT

Febri Diansyah Sindir Opsi Sanksi Etik KPK Lebih Lunak Dibanding di UU

Dhani Irawan - detikNews
Minggu, 03 Jul 2022 15:39 WIB
Eks Jubir KPK Febri Diansyah.
Febri Diansyah (Dony Indra Ramadhan/detikJabar)
Jakarta -

Sejatinya Dewan Pengawas (Dewas) KPK dibentuk dengan semangat agar para insan KPK benar-benar diawasi dengan melekat. Namun aturan-aturan yang dibikin Dewas KPK dianggap malah lebih lunak. Kenapa?

Setidaknya hal itu disampaikan mantan juru bicara KPK, Febri Diansyah, yang menyoroti tentang salah satu sidang etik yang bakal dilakukan Dewas KPK pada Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Apa kata Febri?

"Apa sanksi jika Pimpinan KPK melakukan pelanggaran berat? Diberhentikan? Ternyata tidak," ucap Febri melalui akun Twitternya. Febri telah mengizinkan cuitannya dikutip dan disesuaikan ejaannya.

"Meskipun UU KPK mengatur Pimpinan bisa diberhentikan karena melakukan Perbuatan Tercela, tapi Dewan Pengawas ternyata tidak mengatur secara tegas. Sanksi maksimal hanya diminta mengundurkan diri," imbuhnya.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK memang menyebutkan mengenai hal tersebut. Berikut ini isinya:

Pasal 32

(1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:
a. meninggal dunia;
b. berakhir masa jabatannya;
c. melakukan perbuatan tercela;
d. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;
e. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
f. mengundurkan diri; atau
g. dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini.

Baca halaman selanjutnya.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT