ADVERTISEMENT

Lili Pintauli Diisukan Mundur dari Pimpinan KPK, ICW: Hukum Tak Berhenti

Azhar Bagas Ramadhan - detikNews
Sabtu, 02 Jul 2022 12:36 WIB
Kurnia Ramadhana
Foto: Ari Saputra/detikcom
Jakarta -

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar diisukan mengundurkan diri jelang sidang etik kedua kalinya. Indonesia Watch Corruption (ICW) menyebut pengunduran diri Lili tak melepaskan hukuman yang akan dihadapinya nanti.

"Mesti dipahami bahwa dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Saudari Lili memiliki irisan atau kaitan dengan aspek hukum pidana, yakni suap atau gratifikasi. Jadi, sekalipun ia mengundurkan diri, proses hukum tidak akan berhenti," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan, Sabtu (2/7/2022).

Kurnia mengatakan hal itu sesuai dengan Pasal 32 ayat 1 huruf f juncto ayat 4 UU Nomor 19 Tahun 2019. Katanya, hal itu sudah tegas mengatakan pemberhentian pimpinan KPK harus menunggu dikeluarkannya keputusan presiden (keppres).

Lili diketahui akan menjalani sidang etik kedua kalinya pada 5 Juli pekan depan. Kurnia turut mendesak Kedeputian Penindakan KPK mengusut potensi pidana atas tindakan Lili. Pasalnya Dewas, menurutnya, tentu sudah memiliki cukup bukti. "Selama keppres belum dikeluarkan, persidangan etik harus tetap digelar oleh Dewan Pengawas," kata Kurnia.

"Jika Dewan Pengawas sudah memiliki cukup bukti, lalu Kedeputian Penindakan KPK apakah hanya berdiam diri tanpa melakukan penyelidikan? Mestinya Kedeputian Penindakan KPK dapat berjalan secara paralel guna mengusut potensi pidana yang melibatkan Saudari Lili," ujarnya.

Lebih lanjut, jika Lili menolak untuk mengundurkan diri maka ICW meminta Dewas untuk merekomendasikan pemberhentian ke Presiden Jokowi. Hal ini katanya, legal dan diatur dalam Pasal 32 ayat 1 huruf c juncto ayat 4 UU Nomor 19 Tahun 2019 terkait kewenangan Presiden untuk memberhentikan pimpinan KPK dengan alasan melakukan perbuatan tercela.

"Namun, jika kemudian Saudari Lili menolak mengundurkan diri, ICW merekomendasikan agar Dewan Pengawas mengirimkan surat rekomendasi pemberhentian Saudari Lili yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo," katanya.

Sebelumnya, Dewan Pengawas (Dewas) KPK akan menggelar sidang etik Lili Pintauli pada 5 Juli mendatang. Lili akan disidang soal dugaan gratifikasi fasilitas MotoGP Mandalika yang diterimanya Maret lalu.

"Ya (sidang etik Lili Pintauli Siregar dijadwalkan 5 Juli)," kata Dewas KPK Albertina Ho saat dimintai konfirmasi detikcom, Jumat (1/7).

Nantinya Dewas KPK akan memutuskan vonis terhadap dugaan fasilitas MotoGP yang didapat Lili. Jika Lili terbukti bersalah, Dewas KPK akan kembali menghukum Lili.

Lili sudah kesekian kalinya dilaporkan ke Dewas KPK. Terbaru, Lili diduga menerima fasilitas serta akomodasi menonton gelaran MotoGP Mandalika pada Maret 2022.

Dalam laporan itu, Lili Pintauli diduga menerima tiket penginapan dan tiket MotoGP Mandalika. Diketahui, Dewas KPK telah meminta konfirmasi pihak BUMN, yakni PT Pertamina, untuk membawa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara ini.

Dokumen itu antara lain tiket MotoGP pada Grandstand Premium Zone A-Red dan penginapan di Amber Lombok Beach Resort. Lili sebelumnya juga pernah dijatuhi sanksi etik pemotongan gaji terkait penyalahgunaan pengaruh dan hubungannya dengan pihak beperkara di KPK, yakni Walkot Tanjungbalai nonaktif M Syahrial.

Simak Video 'Lili Pintauli Diisukan Mengundurkan Diri, KPK: Belum Ada Konfirmasi':

[Gambas:Video 20detik]



(azh/idh)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT