ADVERTISEMENT

Sidang Etik Lili Pintauli Digelar Tertutup tapi Vonis Disampaikan Terbuka

Dhani Irawan - detikNews
Minggu, 03 Jul 2022 12:51 WIB
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat menerima rombongan finalis Puteri Indonesia di gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/5/2022).
Lili Pintauli Siregar (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta -

Untuk kedua kalinya Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar bakal diadili secara etik oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Namun persidangan etik untuk Lili itu akan digelar secara tertutup, kecuali pembacaan putusannya.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Dewas KPK (Perdewas) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Lebih tepatnya aturan itu termaktub pada Pasal 8 ayat (1), yang isinya sebagai berikut:

Majelis menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik secara tertutup, kecuali pembacaan putusan yang dilakukan secara terbuka.

Sidang etik itu bakal digelar pada 5 Juli 2022. Wakil Ketua Dewas KPK Albertina Ho telah memberikan konfirmasi perihal sidang etik itu.

"Ya (sidang etik Lili Pintauli Siregar dijadwalkan 5 Juli)," kata Albertina pada Jumat, 1 Juli 2022.

Sebagaimana diketahui sidang etik ini digelar karena Dewas KPK menilai dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Lili Pintauli cukup bukti. Hal ini berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Perdewas Nomor 3 Tahun 2020.

Berikut ini isinya:

Pasal 5
(1) Putusan Dewan Pengawas dalam Pemeriksaan Pendahuluan berupa:
a. Laporan Hasil Klarifikasi atas dugaan pelanggaran kode etik dinyatakan tidak cukup bukti; dan
b. Laporan Hasil Klarifikasi atas dugaan pelanggaran kode etik dinyatakan cukup alasan untuk dilanjutkan ke sidang etik.

Memangnya apa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Lili?

Urusan dugaan pelanggaran kode etik untuk Lili Pintauli ini berkaitan dengan dugaan penerimaan fasilitas menonton MotoGP Mandalika beberapa waktu lalu. Ini merupakan kedua kali Lili Pintauli akan diadili secara etik.

Dalam kasus saat ini, Lili Pintauli diduga menerima tiket penginapan dan tiket MotoGP Mandalika. Diketahui, Dewas KPK telah meminta konfirmasi pihak BUMN, yakni PT Pertamina, untuk membawa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perkara ini.

Dokumen itu antara lain tiket MotoGP pada Grandstand Premium Zone A-Red dan penginapan di Amber Lombok Beach Resort. Sedangkan dalam pelanggaran etik sebelumnya Lili pernah dijatuhi sanksi etik pemotongan gaji terkait penyalahgunaan pengaruh dan hubungannya dengan pihak beperkara di KPK, yakni Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial.

Lili Diisukan Mundur

Menjelang persidangan etik, beredar isu bila Lili Pintauli mengajukan pengunduran diri sebagai Pimpinan KPK. Meski begitu KPK sendiri mengaku belum mendapatkan konfirmasi akan hal itu dari Lili langsung.

"Informasi yang kami peroleh sampai dengan saat ini, Pimpinan KPK Ibu Lili Pintauli Siregar belum mengonfirmasi perihal tersebut dan masih berkonsentrasi menjalankan tugasnya serta agenda-agenda penugasan lainnya untuk beberapa waktu ke depan," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (1/7/2022).

Isu Lili mundur dari jabatannya ini mencuat jelang sidang etik terkait dugaan penerimaan fasilitas menonton MotoGP Mandalika. Ali mengatakan KPK mendukung proses penegakan etik yang sedang berlangsung di Dewan Pengawas KPK terhadap Lili.

"KPK tentu mendukung proses penegakan etik yang sedang berlangsung di Dewan Pengawas KPK sebagaimana tugas dan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 37B UU KPK. Karena kami menyakini bahwa penegakan kode etik insan komisi adalah bagian dari upaya penguatan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh KPK," ujarnya.

Simak Video: Lili Pintauli Diisukan Mengundurkan Diri, KPK: Belum Ada Konfirmasi

[Gambas:Video 20detik]




(fca/fca)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT