ADVERTISEMENT

Aktivis Soroti Kontradiksi di Balik Tertutupnya Draf RKUHP

Yulida Medistiara - detikNews
Sabtu, 02 Jul 2022 13:55 WIB
Asfinawati
Asfinawati (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Aktivis HAM Asfinawati menyoroti adanya kontradiksi di balik tertutupnya draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Asfina mempertanyakan mengapa draf terbaru RUU KUHP masih belum dibuka ke publik.

Asfina mengatakan draf RKUHP yang lengkap dan terbuka kepada publik merupakan draf per 15 September 2019 sebelum adanya penundaan. Namun saat ini, ia belum mendapatkan draf RKUHP terbaru.

"Jadi sebetulnya draf yang lengkap yang terbuka kepada publik itu hanya yang per 15 September 2019 sebelum ada penundaan oleh Presiden, dan kita tahu waktu itu sudah ada pembahasan tingkat I, artinya tinggal pembahasan tingkat II kelar," kata Asfina dalam diskusi yang digelar IM57+ Institute bertajuk 'RKUHP Kembali ke Otoritarianisme?', yang digelar secara virtual, Sabtu (2/7/2022).

"Ada juga informasi bahwa November 2019 sebetulnya ada perubahan, dan sekarang ada perubahan lagi yang disampaikan kepada publik yang ada simbol Kumham itu, tapi kita sendiri tidak melihat draf secara lengkap kecuali dalam tabel-tabel yang dibagikan itu," katanya.

Diketahui, pembahasan RKUHP diterapkan sistem carry over agar pembahasan RKUHP tidak dimulai dari awal, tetapi diteruskan dari draf kepengurusan DPR periode sebelumnya.

Wakil Ketua bidang Pengabdian Masyarakat Jentera Law School itu menyoroti kontradiksi dari penerapan carry over RKUHP. Bila RKUHP tinggal di-carry over (dioper) dari periode 2019 ke 2022 ini, tidak akan lagi perbaikan draf. Namun, kenyataannya, pemerintah menyatakan draf saat ini masih diperbaiki. Itu artinya, draf itu memang sudah mengalami perubahan. Namun draf itu tidak dibuka ke publik.

"Terakhir kita dengar Ketua Komisi III DPR mengatakan tidak akan ada pembahasan karena ini carry over, dan mereka selalu bilang ada dua RUU yang sudah dengan carry over dan tidak dibahas," kata Asfina.

"Kalau ini carry over kan mereka bilang tidak ada pembahasan lagi karena ini carry over, tapi itu bertolak belakang dengan alasan pemerintah mengapa tidak membuka draf kepada publik dengan alasan perbaikan naskah belum selesai. Kalau perbaikan naskah belum selesai berarti naskahnya berbeda dong dengan 2019? Publik harus tahu," tuturnya.

Asfina menilai isu krusial di RUU KUHP yang menjadi perdebatan tidak hanya ada 14, tetapi terdapat 24 isu dan turunannya. Misalnya pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara. Asfina mengatakan pasal-pasal yang telah ada putusan MK sebelumnya dan dinyatakan inkonstitusional semestinya tidak ada lagi di RUU KUHP.

"Seberapa kolonial RKUHP-nya karena kan semangatnya dekolonialisasi. Nah putusan-putusan MK ini sering dikutip juga oleh pemerintah tapi dipotong, ditulis misalnya hanya delik aduan. Tapi kita lihat di sini... sehingga dalam RKUHPidana yang merupakan upaya pembaruan KUHPidana warisan kolonial juga tidak harus lagi memuat pasal-pasal yang isinya sama atau mirip dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal 137 KUHPidana," tutur Asfina.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) mengatakan pihaknya akan mengusahakan membawa draf RKUHP ke paripurna terdekat. Jika perbaikan belum selesai, pengesahan akan ditunda.

"Diusahakan bisa selesai pada masa sidang ini. Harapannya kita selesai pada masa sidang ini. Tapi kalau belum ya kita mundur," kata Bambang Pacul, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/6/2022).

"Masa sidang tanggal 7 (Juli). Ya kalau belum nanti mundur lagi, kan begitu. Jadi nggak usah tergesa-gesa santai saja. Apa sih yang jadi masalah?" lanjutnya.

Simak Video 'Ketua Komisi III Berharap RKUHP Disahkan pada Masa Sidang Ini':

[Gambas:Video 20detik]



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT