ADVERTISEMENT

Komisi III DPR Pastikan Tak Tergesa-gesa Sahkan RKUHP

Eva Safitri - detikNews
Rabu, 29 Jun 2022 13:46 WIB
Ketua DPP Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul saat di Boyolali, Rabu (19/1/2022)
Ketua Komisi III DPR Bambang Pacul (Ragil Ajiyanto/detikcom)
Jakarta -

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) mengatakan pihaknya akan mengusahakan membawa draf RKUHP ke paripurna terdekat. Jika perbaikan belum selesai, pengesahan akan ditunda.

"Diusahakan bisa selesai pada masa sidang ini. Harapannya kita selesai pada masa sidang ini. Tapi kalau belum ya kita mundur," kata Bambang Pacul, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/6/2022).

"Masa sidang tanggal 7 (Juli). Ya kalau belum nanti mundur lagi, kan begitu. Jadi nggak usah tergesa-gesa santai saja. Apa sih yang jadi masalah?" lanjutnya.

Bambang Pacul mengatakan tidak ada lagi perdebatan di internal Komisi III terkait substansi draf RKUHP. Hanya, tinggal perbaikan dan prosedur untuk dibawa ke paripurna yang belum selesai.

"Nggak ada (perdebatan), semua sepakat. Ini tinggal prosedurnya bisa selesai atau tidak. Tata beracaranya itu yang akan. Kalau inspiratif substansinya selesai. Substansi peraturan perundangannya dalam kaitan ini KUHP-nya rampung. RKUHP rampung. Tetapi prosedurnya yang belum," ujarnya.

Wamenkumham Sebut Draf RKUHP Masih Banyak Typo

Wamenkumham Edward OS Hiariej atau Eddy menyebut Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) belum disahkan dalam waktu dekat. Eddy Hiariej menjabarkan sejumlah alasan RKUHP belum disahkan dalam waktu dekat.

"Nggak, nggak (dalam waktu dekat). Karena minggu depan sudah reses, sementara kita masih memperbaiki draf," kata Eddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6).

Eddy mengatakan masih ada lima poin yang sedang dalam perbaikan. Mulai pasal-pasal hingga perbaikan salah ketik.

"Ada lima. Satu, kan kita merevisi ada beberapa pasal berdasarkan masukan masyarakat. Kedua, mengenai rujukan pasal. Kan ada dua pasal yang dihapus. Kalau dua pasal dihapus, itu kan berarti kan nomor-nomor pasal jelas berubah, sehingga kita rujukan pasal ini harus hati-hati. Misalnya ketika kita melihat sebagaimana dimaksud dalam pasal sekian, nah ternyata kan berubah," katanya.

"Ketiga, masih banyak typo. Keempat, harus mensinkronkan antara batang tubuh dan penjelasan. Dan terakhir adalah tentang persoalan sanksi pidana. Jadi sanksi pidana ini kita harus menyinkronkan supaya tidak ada disparitas," lanjut Eddy.

Simak juga 'Kala Demo Mahasiswa di DPR Tolak RKUHP, Desak Bertemu Puan':

[Gambas:Video 20detik]




(eva/maa)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT