ADVERTISEMENT

YLBHI dkk Tolak RKUHP Disahkan karena Draf Masih Ditutup Rapat

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 24 Jun 2022 08:34 WIB
Bentrokan terjadi antara pengunjuk rasa dan kepolisian di Harmoni, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Aksi yang sebelumnya damai tersebut lantas berujung bentrok.
Ilustrasi demonatrasi (rifki/detikcom)
Jakarta -

Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak tegas Rancangan KUHP untuk disahkan karena drafnya masih ditutup rapat pemerintah-DPR. Hal itu bertentangan dengan UU karena tidak transparan.

"Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak pembahasan RKUHP tanpa partisipasi bermakna (meaningful participation)," kata Ketua YLBHI, M Isnur dalam keterangannya, Jumat (24/6/2022).

Tergabung dalam aliansi itu selain YLBHI seperti KontraS, YLBHI, dan PBHI. Di mata YLBHI dkk, diskusi yang digelar Kemenkumham pada Kamis (23/6) kemarin merupakan langkah baik.

"Namun diskusi ini bukan bagian dari pembahasan RUU KUHP dengan partisipasi yang bermakna karena seharusnya dilakukan dalam masa sidang di DPR, dan transparan dengan mempublikasikan draf RKUHP terbaru. Namun nyatanya tidak," kata M Isnur.

Selain itu, Aliansi menolak dengan tegas simplifikasi masalah dalam RKUHP bahwa hanya ada 14 pasal krusial untuk pembahasan lebih lanjut dengan DPR. Aliansi menilai bahwa terdapat lebih dari 14 isu krusial yang bermasalah, namun tidak dibahas oleh Pemerintah terutama terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat. Pasal itu adalahL

1. Penghinaan terhadap pemerintah (Pasal 240 RKUHP),
2. penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara (Pasal 353 & 354 RKUHP),
3. serta penyelenggaraan unjuk rasa dan demonstrasi tanpa izin (Pasal 273 RKUHP).

"Dari tiga jenis penghinaan ini, penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara menjadi perhatian bersama dikarenakan tidak diaturnya delik aduan dalam penghinaan kekuasaan umum dan lembaga negara melalui sarana teknologi informasi (Pasal 354 RKUHP). Hal lain seperti teknis penyesuaian dalam bentuk kodifikasi terhadap tindak pidana di luar KUHP juga belum secara komprehensif diatur, seperti harmonisasi dengan UU ITE, UU TPKS, dan lainnya," ucap Isnur.

Aliansi meminta agar Tim Perumus RKUHP, Pemerintah dan DPR terlebih dahulu membuka luas pembahasan RKUHP dan tidak mengesahkan RKUHP tanpa adanya pembahasan dengan partisipasi bermakna sesuai arahan Presiden Jokowi pada 2019. Aliansi menilai pemerintah sepertinya masih dalam posisi ingin mengesahkan RKUHP tanpa adanya pembahasan yang lebih dalam, hal ini menurut aliansi bertentangan dengan prinsip keterbukaan itu sendiri.

"Hal lain, aliansi juga menilai pemerintah tidak merespon terkait permintaan penghapusan pasal-pasal yang bertentangan dengan misi RKUHP untuk melakukan dekolonialisasi, pasal-pasal kolonial seperti penghinaan presiden, penguasa umum, lembaga negara sampai dengan larangan unjuk rasa yang bahkan tak lagi ada di KUHP Belanda, masih ingin dipertahankan," beber M Isnur.

Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej meminta publik bersabar.

"Bukannya kami tidak mau membuka draf tersebut kepada publik tapi ini ada proses yang harus dihormati bersama," kata Eddy dalam diskusi daring dan luring yang disiarkan di YouTube, Kamis (23/6/2022).

Eddy menyontohkan saat memimpin tim pemerintah dalam RUU TPKS. Eddy mengaku tiap malam diteror untuk membuka draf.

"Tapi kita tahu proses, tahu hukum. Sebelum naskah itu diserahkan ke DPR kita tidak akan membuka ke publik," ujar Eddy.

Begitu diserahkan ke DPR, Pemerintah berjanji baru akan membuka ke publik.

"Sampai hari ini tim pemerintah masih membaca ulang. Kita tidak mau apa yang pernah terjadi dalam UU Ciptaker terulang. Malu ini ada puluhan guru besar hukum pidana kemudian tidak membaca teliti. Jadi, kita baca teliti betul, kita serahkan ke DPR, baru kita buka ke publik," pungkas Eddy.

Simak juga 'Tolak RKUHP, Mahasiswa Gelar Demo di Patung Kuda':

[Gambas:Video 20detik]



(asp/zap)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT