Gerindra dan PKB sudah menyatakan sepakat membangun koalisi untuk Pemilu 2024. Namun ada yang menganggap Gerindra dan PKB belum memenuhi syarat koalisi.
"Gerindra-PKB tak bisa memenuhi syarat berkoalisi," kata Direktur Eksekutif lembaga survei Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno kepada wartawan, Jumat (1/7/2022).
Sebagaimana aturan tentang presidential threshold (PT), partai politik (parpol) atau gabungan parpol dapat mengajukan pasangan capres-cawapres jika memiliki perolehan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.
Sementara itu, jika persentase kursi DPR milik Gerindra (12,57%) dan PKB (9,69%) dijumlahkan, totalnya 22,44%. Artinya, koalisi Gerindra dan PKB memenuhi syarat untuk bisa mengajukan pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2024.
Lalu, syarat apa yang belum dipenuhi koalisi Gerindra dan PKB? Syarat yang dimaksud Adi, pertama penjajakan koalisi Gerindra-PKB belum pada level ketua umum.
"Pertama, penjajakan koalisi belum pada level ketua umum partai masing-masing. Itu artinya, dua partai ini tak bisa mengklaim sudah berkoalisi. Belum A1," ujarnya.
Kemudian Adi menyinggung soal deklarasi resmi.
"Kedua, belum ada deklarasi resmi semacam KIB. Semua masih serba-ngambang, cair, dan bahkan cenderung normatif," ujarnya.
Dia juga menilai koalisi ini tidak seimbang. Sebab, Adi melihat hanya PKB yang terkesan agresif.
"Ketiga, yang agresif bicara ke publik cuma PKB sepihak, seakan koalisi ini 1.000 persen terbentuk. Padahal politikus Gerindra terkesan datar-datar saja menanggapinya," ucapnya.
"Mungkin juga PKB ke-geer-an, seakan koalisi ini pasti terwujud, padahal Gerindra masih datar saja responsnya," imbuh dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Simak selengkapnya di halaman berikut
Saksikan Video 'PKB-Gerindra Buka Peluang Koalisi dengan Partai Lain':
