.webp)
Gerindra dan PKB sudah menyatakan sepakat membangun koalisi untuk Pemilu 2024. Namun ada yang menganggap Gerindra dan PKB belum memenuhi syarat koalisi.
"Gerindra-PKB tak bisa memenuhi syarat berkoalisi," kata Direktur Eksekutif lembaga survei Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno kepada wartawan, Jumat (1/7/2022).
Sebagaimana aturan tentang presidential threshold (PT), partai politik (parpol) atau gabungan parpol dapat mengajukan pasangan capres-cawapres jika memiliki perolehan 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, jika persentase kursi DPR milik Gerindra (12,57%) dan PKB (9,69%) dijumlahkan, totalnya 22,44%. Artinya, koalisi Gerindra dan PKB memenuhi syarat untuk bisa mengajukan pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2024.
Lalu, syarat apa yang belum dipenuhi koalisi Gerindra dan PKB? Syarat yang dimaksud Adi, pertama penjajakan koalisi Gerindra-PKB belum pada level ketua umum.
"Pertama, penjajakan koalisi belum pada level ketua umum partai masing-masing. Itu artinya, dua partai ini tak bisa mengklaim sudah berkoalisi. Belum A1," ujarnya.
Kemudian Adi menyinggung soal deklarasi resmi.
"Kedua, belum ada deklarasi resmi semacam KIB. Semua masih serba-ngambang, cair, dan bahkan cenderung normatif," ujarnya.
Dia juga menilai koalisi ini tidak seimbang. Sebab, Adi melihat hanya PKB yang terkesan agresif.
"Ketiga, yang agresif bicara ke publik cuma PKB sepihak, seakan koalisi ini 1.000 persen terbentuk. Padahal politikus Gerindra terkesan datar-datar saja menanggapinya," ucapnya.
"Mungkin juga PKB ke-geer-an, seakan koalisi ini pasti terwujud, padahal Gerindra masih datar saja responsnya," imbuh dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Simak selengkapnya di halaman berikut
Saksikan Video 'PKB-Gerindra Buka Peluang Koalisi dengan Partai Lain':
Lebih lanjut Adi melihat Gerindra juga terkesan hati-hati dalam menentukan cawapres untuk berpasangan dengan sang ketua umum, Prabowo Subianto. Sementara itu, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang digadang-gadang akan berpasangan dengan Prabowo, masih memiliki elektabilitas rendah.
"Keempat, Gerindra terlihat hati-hati menentukan pasangan capres dan koalisi. Karena Prabowo tentunya butuh cawapres yang elektabilitasnya kuat, sementara Cak Imin masih rendah. Termasuk PKB saat ini sedang terlibat konflik terbuka dengan PBNU dan keluarga Gus Dur jadi pertimbangan Gerindra," tuturnya.
Sebelumnya, Partai Gerindra dan PKB sepakat membangun koalisi untuk Pemilu 2024. Gerindra dan PKB menggagas koalisi hingga tingkat provinsi.
Kepastian koalisi Gerindra dan PKB disampaikan oleh tiap elite mereka seusai pertemuan di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (30/6/2022) malam. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyebut pertemuan hari ini untuk mengakrabkan pengurus tiap partai di tingkat provinsi.
"(Pertemuan) ini adalah kelanjutan untuk mengakrabkan Partai Gerindra dan PKB di tingkat provinsi dan di tingkat DPD. Kami menyebutnya DPD, PKB menyebutnya DPW," kata Muzani kepada wartawan seusai pertemuan.
Elite tiap partai lalu ditanya apakah hubungan mereka yang terlihat makin akrab menandakan sudah sepakat membentuk koalisi. Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang ada di lokasi kemudian menjawab.
"Koalisilah," sahut Dasco.
Sekjen Gerindra Muzani lalu menegaskan ucapan Dasco tersebut.
"Koalisi antarpartai, iya nggak, Pak? Betul nggak?" ucap Muzani seraya bertanya kepada elite Gerindra dan PKB yang berada di lokasi.
Kemudian, giliran Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid yang diberi kesempatan berbicara. Jazilul menjelaskan soal koalisi.
"Yang disebut silaturahmi itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya kerja sama, bahasa politik praktisnya koalisi," kata Jazilul.
