ADVERTISEMENT

Suara Mahasiswa

Perhimpunan Mahasiswa Hukum Serukan Penolakan terhadap RKUHP

Danu Damarjati - detikNews
Jumat, 01 Jul 2022 19:48 WIB
Rapat DPN PERMAHI memutuskan seruan penolakan terhadap RKUHP. (Dok PERMAHI)
Rapat DPN Permahi memutuskan seruan penolakan terhadap RKUHP. (Foto: dok. Permahi)
Jakarta -

Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Soalnya, RKUHP dinilai mereka sarat dengan pasal-pasal karet bernuansa otoritarianisme.

"Dikhawatirkan suatu ketika pasal-pasal ini disahkan dan berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara justru sangat elastis dan dapat dipergunakan bagi penguasa atau pejabat instansi pemerintahan yang sah apabila diperhadapkan dengan situasi darurat atas berbagai macam kritikan melalui aksi-aksi demonstrasi," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia DPN Permahi, Fahmi Namakule, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/7/2022).

RKUHP memang dibutuhkan sebagai pengganti KUHP yang saat ini ada, yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda. Namun RKUHP harus disusun sesuai aspirasi masyarakat. Permahi sudah mengkaji secara ilmiah RKUHP tersebut. Permahi sepakat RKUHP harus memperhatikan kondisi sosiologis dan nilai kemanusiaan. Tentu saja RKUHP harus sesuai Pancasila.

"Adapun beberapa pasal yang sampai saat ini masih konsisten dan tercantum rapi dalam batang tubuh RKUHP justru bertentangan dengan norma-norma dasar negara staats fundamental norm sebagaimana yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan pembentukan RKUHP," kata Fahmi.

Dia menyoroti Pasal 218, 291, yang mengatur bahwa setiap orang yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden atau Wakil Presiden dimuka umum baik secara langsung maupun melalui fasilitas digital dapat di pidana 3-4 tahun. Pasal 240, 241 mengatur penghinaan terhadap pemerintahan yang dilakukan secara langsung ataupun menggunakan fasilitas digital di pidana 3-4 tahun penjara.

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Permahi menyerukan anggotanya di seluruh dewan pimpinan cabang (DPC) untuk menolak RKUHP. Berikut tiga poinnya:

1. Penolakan atas pasal-pasal dalam RKUHP yang pro terhadap pemerintahan tirani;
2.Segera melakukan kejian ilmiah atau diskusi dengan DPRD dan Pemerintah Daerah masing-masing;
3. Merekomendasikan hasil kajian atau diskusi yang dilakukan kepada DPR dan Pemerintah.

Perkembangan terakhir

Sebelumnya, pemerintah dan DPR menargetkan RKUHP disahkan pada Juli ini. Namun belakangan pemerintah dan DPR mengisyaratkan RKUHP tidak akan disahkan DPR pada masa sidang V, yang bakal berakhir pekan ini.

"Nggak, nggak (dalam waktu dekat). Karena minggu depan sudah reses, sementara kita masih memperbaiki draf," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6).

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) mengatakan pihaknya akan mengusahakan membawa draf RKUHP ke paripurna terdekat. Jika perbaikan belum selesai, pengesahan akan ditunda.

"Ya kalau belum, nanti mundur lagi, kan begitu. Jadi nggak usah tergesa-gesa, santai saja. Apa sih yang jadi masalah?" kata Bambang Pacul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/6).

Lihat juga video 'Ketua Komisi III Berharap RKUHP Disahkan Pada Masa Sidang Ini':

[Gambas:Video 20detik]



(dnu/dnu)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT