ADVERTISEMENT

Bamsoet Apresiasi Dukungan PPP Terkait Kembalinya PPHN

Hanifa Widyas - detikNews
Jumat, 01 Jul 2022 19:01 WIB
MPR x PPP
Foto: MPR
Jakarta -

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi dukungan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tentang pentingnya Konsensus Nasional Kembalikan MPR RI Sebagai Lembaga Tertinggi Negara dan Indonesia kembali memiliki Haluan Negara. Hal tersebut juga dikenal dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Jaminan konsistensi dan kesinambungan pembangunan dari satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan penggantinya dapat diberikan dengan kembalinya nomenklatur tersebut.

"Badan Pengkajian MPR RI telah menyelesaikan substansi materi PPHN. Pada tanggal 7 Juli 2022 akan diserahkan kepada pimpinan MPR RI. Selanjutnya, Pimpinan MPR RI akan menyerahkan kepada fraksi partai politik dan kelompok DPD melalui Rapat Gabungan MPR RI yang rencananya akan diselenggarakan pada awal hingga pertengahan Juli 2022. Sehingga bisa dipelajari lebih dalam oleh masing-masing fraksi partai politik dan kelompok DPD," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (1/7/2022).

Usai memimpin Silaturahmi Kebangsaan Pimpinan MPR RI bersama Pengurus Pusat PPP, di kantor pusat PPP, Jakarta, Bamsoet menjelaskan akan diadakan pembahasan dan pengambilan keputusan bentuk hukum yang ideal terhadap PPHN melalui Rapat Gabungan MPR RI.

Terdapat beberapa pilihan bentuk hukum PPHN dengan argumentasinya masing-masing setelah diadakan serangkaian diskusi. Diskusi dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR RI dengan pakar/akademisi/praktisi.

Adapun beberapa bentuk hukum PPHN, yaitu diatur dalam Undang-Undang Dasar, diatur melalui Ketetapan MPR, diatur melalui Undang-Undang, atau melalui konsensus nasional. Akan diadakan Rapat Gabungan pada pertengahan Juli nanti untuk membahas keputusan mana yang akan dipilih nantinya.

"Dari diskusi dengan para pengurus PPP, PPHN dapat pula diatur melalui Ketetapan MPR berdasarkan konsensus nasional. Konsensus nasional diambil melalui forum joint sessions antara DPR, DPD, partai politik dan stakeholder lainnya. Melalui konsensus nasional MPR diberikan kewenangan mengeluarkan TAP MPR RI untuk menetapkan Haluan Negara. Bagaimana teknisnya, para ahli hukum tata negara bisa mengkajinya lebih jauh," jelas Bamsoet.

Bamsoet menerangkan Silaturahmi Kebangsaan ini merupakan manifestasi dari visi kelembagaan MPR sebagai 'Rumah Kebangsaan' yang harus mewadahi berbagai arus pemikiran. Khususnya dari entitas utama dalam pembangunan demokrasi, yaitu partai politik. Tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan berbagai agenda nasional yang akan diselenggarakan oleh MPR tetapi juga bertujuan untuk menguatkan ikatan solidaritas kebangsaan.

"Seperti Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus 2022, Peringatan Hari Konstitusi yang dirangkaikan dengan Hari Lahir MPR ke-77 pada 18 Agustus 2022, hingga pembentukan Forum MPR Dunia," pungkas Bamsoet.

Pimpinan MPR RI yang hadir, antara lain, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarif Hasan, Hidayat Nur Wahid, dan Arsul Sani. Sementara pengurus pusat PPP yang hadir antara lain, Ketua Umum Suharso Monoarfa, Sekjen Arwani Thomafi, Wakil Ketua Umum Amir Uskara, Sekretaris Fraksi PPP DPR RI A. Baidowi, dan Sekretaris Fraksi PPP MPR RI. M. Iqbal.

(fhs/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT