ADVERTISEMENT

Penguatan Wewenang MPR Dibahas di Pertemuan Pimpinan MPR-Pengurus PPP

Yudistira Perdana Imandiar - detikNews
Jumat, 01 Jul 2022 18:37 WIB
Bamsoet dan Suharso Munoarfa
Foto: Dok. MPR
Jakarta -

Pimpinan MPR RI melakukan silaturahmi kebangsaan bersama Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP), di kantor pusat PPP, Jakarta. Pada kesempatan itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi serta mendukung masukan dari Pengurus Pusat PPP yang mendorong MPR RI melakukan kajian mendalam melibatkan para pakar mengenai pentingnya penguatan kelembagaan dan kewenangan MPR RI.

Kajian yang dapat dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR RI dan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI itu secara spesifik mengkaji keberadaan berbagai TAP MPR yang ada saat ini, apakah masih relevan atau ada hal lain yang harus dilakukan.

"Menurut pandangan PPP, penguatan kewenangan MPR RI diperlukan sehingga eksistensi MPR semakin diakui, sekaligus bisa mengambil berbagai keputusan strategis untuk bangsa Indonesia. Optimalisasi tugas, wewenang, serta penguatan lembaga MPR bisa dilakukan melalui berbagai cara. Antara lain, konsensus nasional yang melibatkan DPR dan DPD dengan cara joint session, melalui revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD), atau melalui amandemen konstitusi," jelas Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (1/7/2022).

Ketua DPR RI ke-20 itu menjelaskan pandangan PPP tentang pentingnya penguatan kewenangan MPR RI tersebut juga sejalan dengan berbagai pandangan lain yang disampaikan oleh para pakar maupun organisasi masyarakat. Salah satunya datang dari pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie yang menyatakan pelaksanaan tugas MPR RI dalam melantik presiden dan wakil presiden sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat 2 konstitusi, hingga kini belum dilaksanakan secara konkret. Sebab, tidak pernah ada peristiwa Ketua MPR RI melantik presiden dan wakil presiden.

"Prof. Jimly menilai, selama ini yang terjadi adalah Ketua MPR RI hanya membuka sidang, kemudian mempersilahkan presiden dan wakil presiden mengucapkan sumpah jabatannya sendiri, tanpa dipandu oleh Ketua MPR RI. Alangkah baiknya jika ke depan, Ketua MPR RI sebagai representasi kelembagaan MPR RI yang merupakan wujud kedaulatan rakyat, bisa memandu pembacaan sumpah jabatan presiden dan wakil presiden, sesuai yang diamanatkan konstitusi," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menjabarkan sebagai lembaga inklusif, MPR RI memiliki posisi penting sebagai penjaga gawang konsensus politik nasional, khususnya berkaitan dengan perubahan konstitusi, pelantikan maupun pemberhetian presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut konstitusi. Namun, inkoherensi sistem perwakilan politik akibat amandemen keempat konstitusi, imbuh Bamsoet, menyebabkan fungsi MPR melemah dan hanya sebatas sebagai sidang gabungan (joint session). Hal itu dikatakannya menyebabkan hakikat perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem politik mengalami deviasi dan ketidakjelasan.

"Deviasi dalam kehidupan kenegaraan itu menyebabkan politik nasional seolah-olah hanya wewenang DPR dan Presiden dalam pengajuan rancangan undang-undang dan/atau dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Tidak ada lembaga negara yang memiliki fungsi penyeimbang politik sebagaimana prinsip dalam sistem bikameral," ujar Bamsoet.

Lihat juga video 'Yandri Susanto Resmi Dilantik Jadi Wakil Ketua MPR Gantikan Zulhas':

[Gambas:Video 20detik]



(akn/ega)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT