ADVERTISEMENT

HNW: Harusnya Tambahan 10 Ribu Kuota Haji Diapresiasi, Tidak Ditolak!

Jihaan Khoirunnisa - detikNews
Jumat, 01 Jul 2022 14:55 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) memberi materi di hadapan ratusan santri dan santriwati Pondok Pesantren Tahfizhul Quran (PPTQ) Daarul Fath, Pengging, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah mengikuti ‘Dirosah Kebangsaan’, Kamis (26/5).
Foto: Dok. MPR RI

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini pun menyarankan apapun keputusan yang diambil terkait kuota haji tersebut, sebaiknya melalui jalur pembahasan dan kesepakatan bersama dalam forum Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI sebagai mitra Kementerian Agama.

"Pada awalnya memang ada undangan Rapat Kerja dengan Menteri Agama untuk membahas soal informasi adanya penambahan 10.000 kuota ini (23/6), namun justru dibatalkan, yang membuat anggota Komisi VIII mempertanyakan. Tapi kemudian tanpa dibahas apalagi disetujui formal oleh Komisi VIII DPR RI, Kemenag sudah memutuskan sepihak dan baru dipublikasikan penolakan itu pada tanggal 29 Juni 2022 bahwa penambahan kuota haji yang disetujui oleh Pemerintah Saudi Arabia, tidak diambil oleh Kemenag," terang HNW.

"Meskipun memang dalam UU 8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji penetapan kuota hanya membutuhkan keputusan Menteri, namun karena urgensi maslahat umat, tentu lebih baik jika rapat dengan Komisi VIII DPR RI, wakil-wakil rakyat yang Mitra Kemenag, tetap penting dilakukan, untuk mendapatkan solusi yang bermanfaat untuk umat dan menjaga hubungan yang baik dengan pihak manapun," lanjutnya.

HNW meminta agar ke depan masalah terkait dengan penyelenggaraan ibadah Haji, Kemenag dapat mewujudkan usulan dari Komisi VIII DPR RI. Antara lain untuk memaksimalkan lobi tingkat tinggi dalam hal alokasi kuota haji bagi Indonesia. Hal itu seharusnya dilakukan sejak awal persiapan penyelenggaraan haji 1444 Hijriah atau 2023 Masehi. Harapannya agar masalah serupa tak terulang kembali.

Pasalnya, selain soal kuota, muncul masalah lain seperti biaya paket masyair, biaya visa, yang juga perlu dinegosiasikan secara seksama dengan Pemerintah Arab Saudi.

"Jika negosiasi dilakukan sejak dini, maka harapannya kabar baik seperti penambahan kuota bisa diperoleh lebih cepat sehingga tidak terulang kasus ini, dan Kementerian Agama tidak perlu menolak bahkan bisa memaksimalkan niat baik penambahan kuota itu Pemerintah Saudi, untuk kemaslahatan calon jemaah Haji Indonesia. Demikianlah aspirasi-aspirasi publik dan calon jamaah haji yang daftar tunggunya sudah sangat panjang, yang menyayangkan tidak diambilnya penambahan 10.000 kuota haji yang sudah disetujui oleh pihak Saudi Arabia," pungkasnya.


(akd/ega)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT