ADVERTISEMENT

Dishub DKI Buka Suara soal Temuan Helipad Ilegal di Kepulauan Seribu

Arief Ikhsanudin - detikNews
Jumat, 01 Jul 2022 08:18 WIB
Syafrin Liputo
Foto: Syafrin Liputo (Wilda Nufus/detikcom)
Jakarta -

Dinas Perhubungan DKI Jakarta berkomentar soal adanya helipad yang disebut ilegal di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu. Dishub akan berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) soal legalitas helipad tersebut.

Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, mengatakan, secara aturan, kewenangan pengelolaan penerbangan berada di Kementerian.

"Sejak pemberlakuan UU nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah, urusan penyelenggaraan penerbangan sudah sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kemenhub)," kata Syafrin, Kamis (30/6/2022).

"Termasuk kewenangan pemberian rekomendasi kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP) yang dulu menjadi kewenangan darah sudah ditarik ke Otoritas Bandara (Otban). Hal ini juga dipertegas dalam PP 32 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang penerbangan," katanya.

Untuk memastikan soal helipad tersebut, Syafrin mengaku akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan.

"Dinas Perhubungan akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terhadap legalitas helipad tersebut," katanya.

Penjelasan Bupati

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menemukan helipad ilegal saat melakukan sidak ke Pulau Panjang, Kepulauan Seribu. Bupati Kepulauan Seribu Junaedi memberikan penjelasan mengenai temuan helipad itu.

"Bukan ilegal itu. Jadi gini itu dulu rencana akan dibangun helipad itu tahun 2005 kalau nggak salah. Sebenarnya itu kami di sana membangun suatu destinasi wisata," kata Junaedi di kantornya, Kamis (30/6/2022).

"Karena Pulau Seribu itu sebagai wisata destinasi, tujuan wisata. Kalau kita nggak dipercantik siapa yang mau datang. Itu kalau aset, aset-aset Pemda," imbuhnya.

Junaedi menyebut pihaknya hanya merenovasi helipad tersebut. Sementara itu, pembangunan dilakukan pada masa pemerintahan Bupati Rachman Andit, bertepatan dengan proyek bandar udara atau landasan pacu di Pulau Panjang.

"Helipad itu sebenarnya nggak fokus helipad, cuma dulu pernah akan dijadikan helipad. Sehingga untuk menarik wisatawan kita cat. (Dibangun) dulu, tahun bupatinya Rachman Andit yang bermasalah. Itu bermasalah nggak boleh, karena bukan kewenangan bupati," ujarnya.

Junaedi menyebut pihaknya tidak melegalkan helipad itu untuk digunakan. Namun masih ada beberapa orang yang berkunjung ke Pulau Panjang dan mendaratkan heli di sana.

"Seharusnya (nggak bisa digunakan). Itu hanya mempercantik doang. Itu aset Pemda sudah tercatat. Pajangan untuk menarik orang yang kalau mau wisata religi ke makam Sultan Maulana Mahmud Zakaria silakan itu saja. Ada, ada yang suka mendarat di sana," ujarnya.

Junaedi menambahkan, helipad tersebut juga kerap kali digunakan untuk hal yang bersifat darurat.

"Itu hanya untuk darurat saja. Dan itu kita percantik saja, tidak ada konsep lain untuk menyediakan orang, nggak. Siapa pun silakan ketika darurat. Karena kan ketika darurat ada masalah melihat situasi dan kondisi cuaca harus pakai heli," jelasnya.

Simak juga 'Anies Ganti Nama Jalan di Jakarta: Ini Tak Selesai di Sini':

[Gambas:Video 20detik]



(aik/knv)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT