ADVERTISEMENT

DPRD DKI Akan Panggil Bupati Kepulauan Seribu soal Temuan Helipad Ilegal

Wildan Noviansyah - detikNews
Kamis, 30 Jun 2022 13:53 WIB
Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat menemukan helipad ilegal di Pulau Panjang. (Wildan/detikcom)
Jakarta -

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menemukan helipad ilegal saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pulau Panjang, Kepulauan Seribu. DPRD DKI Jakarta berencana meminta penjelasan Bupati Kepulauan Seribu terkait temuan helipad ilegal itu.

"Akan berencana memanggil kepada bupati (Kepulauan Seribu) melalui Komisi A. Karena ini yang hadir di Sidak ini adalah saya, saya akan panggil di lantai 10 dengan Komisi A," kata Edi di Pulau Panjang, Kepulauan Seribu, Kamis (30/6/2022).

Edi mengaku tak ingin suuzan atas penemuan helipad ilegal itu. "Kalau dia bisa memberi argumentasi yang jelas, kita nggak ada masalah. Kita nggak boleh suudzon sama orang," imbuhnya.

Edi menegaskan DPRD DKI tidak akan menghambat investasi yang dilakukan di Kepulauan Seribu. Namun, dia mengingatkan agar proses investasi dilakukan secara transparan.

"Kita nggak akan menghambat investasi di kepulauan seribu, tapi harus yang transparan. Kalau di sini sama-sama diperhatikan, oknum ini sistem nya harus diubah. Boleh dia mau investasi di sini boleh, tapi ada aturan yang harus dipegang juga. Jangan kayak begini, rapihin, tiba-tiba dia buat helipad," kata dia.

"Kita lihat dulu kita kaji dulu siapa oknum-oknum yang bermain di sini. Yang saya denger juga ada oknum bupati yang mendapatkan dua vila di sini gara-gara bangun kayak gini. Fungsi saya kan jalan sekarang sebagai fungsi pengawasan saya," sambung Edi.

Tujuan Sidak di Pulau Panjang

Edi juga menjelaskan tujuan Pemprov DKI melakukan sidak ke Pulau Panjang untuk melihat perkembangan pulau tersebut pasca-audit BPK beberapa tahun lalu berkaitan dengan kasus korupsi bandar udara.

"Kita di sini mau melihat bagaimana audit BPK ini kan selalu permasalahannya dengan aset. Kalau ini aset sudah mulai nggak dibenerin, sampai kapanpun istilahnya akan menjadi temuan. Sebaik apapun anggaran tapi kalau temuannya selalu ada kan harus dibereskan. Iya (Pulau Panjang) status quo tahun 2010 temuan BPK nilainya hampir Rp 80 miliar kerugian negara," kata dia.

"Ya kan sekarang dibereskan dulu temuan Rp 80 miliar nya itu, siapa yang dirugikan? Pemerintah daerah. Siapa yang makan? Nah itu suruh bayar," imbuh Edi.

Lebih lanjut, Edi berharap ke depan kawasan Pulau Panjang bisa dijadikan objek pariwisata. Tujuannya untuk penyerapan tenaga kerja dan pengembangan sumber daya manusia.

"Ini kan fasilitas ini, sebetulnya kalau ini menjadi satu pendapatan asli daerah lumayan, boleh dia bangun vila boleh, tapi kan ini punya pajak. Kalau free free saja aduh. Terus membangun untuk wilayah di Kepulauan Seribu dan penyerapan tenaga kerja, SDM-nya juga harus hidup di sini," pungkasnya.

Simak juga 'Anies Ganti Nama Jalan di Jakarta: Ini Tak Selesai di Sini':

[Gambas:Video 20detik]



(mae/mae)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT