ADVERTISEMENT

Waka KPK Ingatkan Hanura soal Biaya Politik Mahal-Penindakan Korupsi

Muhammad Hanafi Aryan - detikNews
Kamis, 30 Jun 2022 21:38 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata
Alexander Marwata (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjadi pembicara dalam pembekalan Partai Hanura di kegiatan edukasi Politik Cerdas Berintegritas (PCB) KPK. Alexander mengingatkan soal biaya politik mahal hingga pejabat yang terjerat kasus korupsi.

Hal itu disampaikan Alex di hadapan Ketum Hanura Oesman Sapta Odang dan jajaran Partai Hanura. Menurutnya, biaya untuk menjadi gubernur bisa mencapai Rp 100 miliar.

"Tetapi, kita sadari Bapak-Ibu sekalian, biaya politik kita tuh mahal, mahal. Untuk menjadi anggota DPRD, DPR, bahkan Kepala Daerah, enggak ada yang gratis Bapak-Ibu sekalian. Kami melakukan survei, kepala daerah tingkat dua itu paling enggak harus menyediakan dana itu Rp 20-30 miliar. Gubernur itu di atas Rp 100 miliar," kata Alexander Marwata di gedung ACLC KPK, Kamis (30/6/2022).

Uang itu, kata Alex, tidak serta-merta berasal dari kantong pribadi calon legislatif atau calon kepala daerah tersebut. Dia menyinggung soal peran sponsor.

"Memang, tidak seluruh dana itu berasal dari kantong sendiri. Dari hasil survei kami maupun kementerian dalam negeri, ada sponsor. Boleh, dan dibolehkan itu sponsor. UU kan membolehkan, perusahaan menyumbang bahkan perorangan menyumbang," sambungnya.

Namun, menurut Alex, dana sponsor itu tidak diberikan secara gratis oleh para sponsor. Alex mencemaskan adanya proses timbal balik yang diharapkan oleh para sponsor atas pemberian dana kampanye.

"Kalau Kepala Daerah itu kan sponsornya kontraktor daerah itu, ada harapan mereka juga ya paling tidak kalau nanti calon yang saya jagokan menang, ya kalau nanti saya ikut tender proyek-proyek Pemda ya dipermudahlah, dimenangkanlah," tutur Alex.

"Terlepas dengan berbagai persoalan problem yang dihadapi dalam sistem demokrasi kita, ya rasa-rasanya kita masih prihatin Bapak-Ibu sekalian, kalau melihat angka statistik yang dimiliki KPK terkait para anggota DPR, DPRD, kepala daerah, dan menteri yang berasal dari partai politik yang kemudian bermasalah dengan KPK," katanya.

Maka, menurut Alex, kondisi inilah yang membuat KPK kemudian prihatin. Apalagi hingga saat ini sudah ada 300 anggota parlemen, 20 gubernur, 140 bupati/wali kota, dan 30 menteri dari berbagai partai politik ditangkap.

"Tentu ini menjadi suatu angka-angka yang tentu saja tidak membanggakan. Tapi ya memprihatinkan. Kita prihatin semua kalau setiap kali kami melakukan penindakan terhadap wakil-wakil rakyat itu," katanya.

Dalam kegiatan edukasi antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas (PCB) itu, Alexander Marwata juga menyaksikan langsung penandatanganan Deklarasi Bersama Integritas Partai Hanura di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Kamis (30/6). Deklarasi Bersama Integritas Partai itu sebagai bentuk komitmen partai politik dalam upaya mewujudkan politik yang bersih bebas dari korupsi.

Program ini terdiri atas kegiatan executive briefing bagi Ketua dan Sekretaris Jenderal Partai Politik, pembekalan antikorupsi bagi pengurus partai di pusat dan daerah, serta pembelajaran mandiri antikorupsi secara elektronik. Terdapat 21 paket kegiatan yang akan dilakukan sepanjang 2022.

(lir/lir)


ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT